Mulai 2023 Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Bagaimana Nasib Ribuan Pekerja Bukan PNS di Nunukan?

"Setelah dihitung kemampuan fiskal kita nggak mampu angkat ribuan honorer jadi PPPK. Karena beban gaji PPPK sama seperti PNS dan itu dibebankan ke daerah. Ini yang buat kami dilema," ujarnya.

Sementara itu pemerintah daerah saat ini sangat kekurangan sumber daya manusia, utamanya tenaga guru dan kesehatan.

"Kalau PNS digaji dari pusat melalui formasi DAU. Kalau PPPK pakai APBD, itu yang jadi persoalan. Semua daerah berbeda kemampuan keuangannya. Bayangkan aja ada ratusan sekolah dan puluhan Puskesmas. Semuanya tersebar di 232 desa dengan 21 kecamatan yang terpisah lautan," tuturnya.

Dia berharap persoalan ini mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat untuk wilayah perbatasan.

"Soal honorer yang bakal dihapuskan itu kebijakan pemerintah pusat. Jadi kalau pusat bilang stop ya kami stop. Tapi kami berharap rekrutmen PPPK kami juga dibantu dari pusat," ungkapnya.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Senin 24 Januari 2022, Hujan Petir Berpotensi Terjadi pada 2 Wilayah di Nunukan

Lanjut Serfianus,"Di OPD sudah kami sampaikan tenaga honorer yang berpendidikan SMA silahkan cari pekerjaan lain, karena syarat masuk PPPK minimal pendidikan terakhir S1," tambahnya.

Penulis: Febrianus Felis