Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Bulungan Syarwani: Apa Menjamin Pelayan Publik Lebih Baik

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Tahun 2023 tenaga honorer dihapus, Bupati Bulungan Syarwani: Apa menjamin pelayan publik lebih baik.

Mulai tahun 2023 mendatang, Kemenpan-RB berencana akan menghapuskan tenaga honorer di lingkungan pemerintah. 

Hal ini ditanggapi oleh Bupati Bulungan Syarwani Ia mengatakan akan mengikuti prosedur aturan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Hutan Kota Bunda Hayati jadi Kebun Raya, Bupati Bulungan Sebut Master Plan Sudah Mulai Proses Desain

"Ya tentu soal tidak ada lagi tenaga honorer, kontrak, kita akan ikuti regulasi tersebut pada tahun 2023, tapi apa menjamin pelayan publik lebih baik ke depannya," ujarnya Rabu (26/1/2022).

Termasuk soal tenaga honorer di selama ini yang telah berkontribusi membantu Pemerintah Kabupaten Bulungan selama puluhan tahun, Syarwani meminta pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan selanjutnya untuk nasib para pegawai honorer.

"Ada banyak tenaga kontrak di pemkab bulungan sudah mengabdi puluhan tahun, jadi mereka, harus kita hormati, sehingga perlu pemerintah pusat buat kebijakan selanjutnya untuk nasib honorer," ujarnya.

Ia menjelaskan aturan memang tidak boleh ada tenaga honorer, memang sudah sesuai dengan undang-undang yang berbunyi ASN itu hanya ada dua, yakni PNS dan PPPK (P3K).

"Seiring dengan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentu status pegawai hanya dua yaitu PNS dan P3K ya tentu ini, ini perlu ditindaklanjuti oleh pak menpan, supaya harus menyesuaikan dengan jumlah tenaga honorer di daerah masing-masing sangat bervariatif," ungkapnya.

Lalu Syarwani meminta supaya kebijakan pemerintah pusat lakukan pertimbangan kembali untuk setiap Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemkab Bulungan Sebut Proses Hutan Kota Bunda Hayati Menjadi Kebun Raya Dimulai Tahun Ini

"Tentu kami meminta pertimbangan kembali kebijakan pemerintah pusat, kepada tenaga kontrak yang ada di pemda, sebab ASN kita hanya 3ribu orang," ucapnya.

Kemudian soal untuk bayar gaji pegawai honorer menggunakan dana APBD Bulungan, Syarwani mengatakan setiap tahun meningkat.

"Untuk biaya belanja pegawai honeror setiap tahunnya, meningkat, karena itu pasti terakumulasi di APBD, jadi untuk honorer 40 persen kalo ASN 60 persen itu harus di penuhi," ucapnya.

Penulis : Georgie Sentanq Hasian Silalahi