Berita Bulungan Terkini

325 Tenaga Honorer Pemkab Bulungan Terancam Dirumahkan, Bupati Syarwani:Kita Masih Menunggu Regulasi

enaga honorer di Lingkungan Pemkab Bulungan terancam dirumahkan. Hal ini menyusul adanya kebijakan penghapusan tenaga honoer, sesuai dengan  Perat

TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Bupati Bulungan, Syarwani 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Bulungan terancam dirumahkan. Hal ini menyusul adanya kebijakan penghapusan tenaga honoer, sesuai dengan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Bulungan, Syarwani saat dikonfirmasi TribunKaltara.com mengaku masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Jadi, sekarang ini kita belum mengambil sikap, karena kita masih menunggu regulasi,” ungkapnya Senin (31/1/2022).

Baca juga: Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Bulungan Syarwani: Apa Menjamin Pelayan Publik Lebih Baik

Namun, kata Syarwani, kebijakan ini akan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Bulungan, ia menyakini bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia bervariatif.

“Di sisi lain kita memperhatikan aspek kemanusiaan, karena bagaimana pun tenaga honorer yang ada sekarang ini orang yang sudah mengabdi sejak  puluhan tahun, misalnya, tenaga honorer guru, kalaupun sekarang ini ada lulusan tenaga keguruan, ya belum tentu juga bisa langsung action, tetapi, tenaga honorer sudah puluhan tahun mengajar iya, dan mereka juga sudah menguasai psikologi anak,” ujarnya.

Baca juga: Mulai 2023 Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Bagaimana Nasib Ribuan Pekerja Bukan PNS di Nunukan?

Selain itu, Syarwani selaku kepala daerah Pemkab Bulungan berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan tersebut, apalagi sampai saat ini tenaga honorer masih dibutuhkan.

“Untuk tenaga honorer guru di Bulungan kurang lebih  sebanyak 325 orang, tetapi, kalau secara keseluruhan saya tidak tahu secara pasti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana mengaku belum mengetahui kebijakan pemerintah pusat seperti apa. Karena sampai saat ini belum ada regulasi turunan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

Perwakilan Tenaga Honorer saat diterima beraudiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kaltara (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)
Perwakilan Tenaga Honorer saat diterima beraudiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kaltara (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

“Kita belum tahu apakah tenaga honorer diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau diangkat menjadi PNS (pegawai negari sipil) atau diberhentikan,” ujarnya.

Namun demikian, keberandaan tenaga honorer hingga saat ini dipastikan masih dibutuhkan, apalagi sampai saat ini secara keseluruhan daerah masih kekurangan PNS kurang lebih 2.000 PNS, sedangkan untuk pelaksanaan masih dibutuhkan sekitar 700 PNS dalam jabatan fungsional umum.

Baca juga: Usai Dua Bulan Divaksin, Seorang Tenaga Honorer di Bulungan Meninggal Dunia, Begini Kronologinya 

“Kita memang ada mengusulkan beberapa formasi CPNS, tetapi, yang disetujui oleh Kemenpan-RB belum sesuai dengan jumlah usulan, jadi, kita masih sangat kekurangan,” ujarnya.

Sementara itu, secara keseluruhan pada 2021 lalu jumlah tenaga honorer di Bulungan mencapai 2.629 tenaga honorer, namun, untuk tahun ini pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Untuk 2022, belum di-update ke OPD, kemungkinan jumlahnya berkurang karena keterbatasan anggaran,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved