Kunker ke Papua, Fernando Sinaga Ingatkan Jangan Ada Tujuan Terselubung dalam Pemekaran Daerah

Perlu dilakukan pendekatan sosial–politik terhadap pihak–pihak di tanah Papua karena pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya,”ungkap Fernando Sinaga.

Mendengar penjelasan dari Komite I DPD RI, Sekda Papua dan Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyatakan apresiasinya atas kehadiran dan penjelasan utuh dari Komite I DPD RI.

Baca juga: Pastikan Keistimewaan Tata Ruang Tetap Terjaga, Fernando Sinaga Pimpin Kunker Komite I DPD RI ke DIY

“DPD RI sampaikan aspirasi kami rakyat Papua. Kalau pemekaran provinsi di Papua, lalu pegawainya dari mana?

Apakah akan didatangkan dari luar wilayah Papua? Itu pasti akan memicu konflik besar. Pemekaran provinsi tidak diinginkan rakyat Papua,” sambung Ridwan.

Menurut Fernando Sinaga yang berasal dari daerah pemilihan provinsi Kalimantan Utara ini, mekanisme pemekaran daerah di Papua harus mengacu pada Pasal 76 ayat (1) UU Otsus dan Pasal 92 PP Nomor 106 Tahun 2021.

“Mekanismenya bottom-up, harus dari bawah, yaitu pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi–provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh–sungguh kesatuan sosial–budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang,” ujarnya. 

(*)