Soal Kabar Ada Evaluasi Kinerja Ketua DPRD Tarakan, Ketua DPC PKB Tegaskan Tak Ada Rencana

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Usman, angkat bicara terkait adanya penyataan yang tersebar di beberapa pemberitaan media yang menyatakan akan melakukan evaluasi kinerja Ketua DPRD Tarakan sebagai salah satu kader PKB.

“Untuk berita itu saya tegaskan, kalaupun ada wawancara dengan fraksi dan DPC, saya pastikan pernyataan DPC yang menyatakan untuk mengevaluasi belum terkonfirmas,” ujar Ahmad Usman kepada awak media, dalam rilis persnya, Kamis (17/2/2022).

Ia menegaskan belum ada pernyataan resmi selama ini dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Parpol PKB akan melakukan evaluasi kinerja.

Baca juga: Bos NU & PKB Dukung Gibran di Pilgub Jakarta, Putra Presiden Jokowi Mau? Wali Kota Solo Bersuara

Ia menjelaskan, terhadap penilaian kinerja dan kompetensi itu, ia meminta agar jangan sampai melihat dari sisi subjektif. Pun dalam hal politik kehadiran, ada dua pilihan lanjutnya mengingat masing-masing politisi memiliki gaya berbeda-beda.

“Ada politik kehadiran adalah kewajiban. Tapi politik pencitraan adalah pilihan. Kita mau hadiri seperti bantu masyarakat, maka kita perlu juga masyarakat tahu,” urainya.

Seperti salah satu contohnya kegiatan PKB bersama Ketua DPRD melakukan penyerahan bantuan sampai rekolasi warga terdampak korban kebakaran di Rusunawa.

Baca juga: Begini Tanggapan Ketua DPC PKB Tana Tidung Hanafiah, Saat Ditanya Konflik di Internal Partai

“Saya tidak menanggapi pernyataan kemarin karena sifatnya subjektif tidak objektif. Saya pikir jangan sampai ada pretensi lain-lain,” ujar pria yang saat ini juga menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Provinsi Kaltara.

Ia melanjutkan kedua, terkait soal kedewanan. Di DPRD itu, unsur pimpinan itu adalah salah satu alat kelengkapan DPRD.

DPRD tentunya, sebagai unsur pimpinan sebagai symbol. Mereka pasti punya cara, tata kerja membagi tugasnya.

“Tidak harus ini menghadiri siapa. Karena DPRD adalah lembaga kolektif kolegial. DPRD itu selain unsur pimpinan juga memiliki alat kelengkapan lainnya. Tergantung persoalannya apa,” jelas pria yang sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan.

Ada komisi-komisi di DPRD masing-masing memiliki kemitraan sesuai bidangnya. Komisi adalah perpanjangan tugas daripada unsur pimpinan.
“Dan nanti pimpinan itu berkomunikasi dan menugaskan siapa. Jadi tidak relevan apabila menilai bahwa kehadiran ketua DPRD misalnya. Ini dianggap kerja kolektif dan kolegial, mereka sudah membagi tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ahmad Usman, Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan, menurutnya apa yang beredar di media sosial terlalu premature apabila dianggap demikian.

“Masa tiap hari Ketua DPRD melakukan apa saja. Sekarang kembali lagi apakah memilih politik pencitraan atau politik kehadiran. Yang penting tupoksi itu berjalan dengan baik,” ungkap Ahmad Usman.

Lanjutnya apabila tupoksi tidak berjalan dengan baik, terkait dengan tugas budgeting misalnya, tidak aka nada APBD 2022 ini.

Baca juga: Soal Muktamar Luar Biasa PKB, Ketua DPC PKB Tarakan Ahmad Usman: Ini tidak Perlu Dipersoalkan

“Tidak akan berjalan. Begitu juga pengawasan dan segala macam. Perlu dipahami lembaga ini sudah punya sistem. Dan tidak ada orang punya kompeten atau domain menilai seperti itu,” ujarnya.