Reses Anggota DPR RI Deddy Sitorus di Tarakan, Warga Keluhan Jargas, Air hingga Kondisi Rumah

“Karena memang diketahui, di Provinsi Kaltara untuk PU kalau tidak salah sekitar Rp 350 miliar  saja. Yang Rp 300 miliar  habis untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin,” bebernya.

Sehingga hanya ada Rp 50 miliar per tahun yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang jadi kewenangan provinsi.

“Jadi kita tahu persoalannya begitu. Cuma mungkin kita berharap kalau tidak bisa satu kali berjalan, ya mungkin multiyear bertahap. Mungkin dengan pembukaan aksesnya, lalu jadi jalan aksesnya,” jelasnya.

Ia melanjutkan Provinsi Kaltara juga harus membagi anggarannya yang kecil untuk kabupaten dan kota.

Selain itu ada keluhan  warga berkaitan dengan kondisi rumah warga yang masih berlantaikan tanah.

Ia menegaskan,  pihaknya sudah meminta data yang jelas agar bisa diperjuangkan perbaikan atau peningkatan kondisi rumah warga tersebut.

“Banyak cara  dipikirkan. Apakah melalui pribadi, apakah melalui bantuan CSR, atau apakah melalui Dirjen Cipta Karya kalau tidak salah.

Makanya saya butuh  datanya dan bisa juga melalui Kemensos. Ada banyak sumber  anggaran sebenarnya. Saya hanya menunggu data detilnya sehingga bisa diperjuangkan di pusat,” pungkasnya. (*)