Predator Anak di Tarakan

WaliKota Tarakan Khairul Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Predator Anak

Kasus tindak asusila yang dilakukan pelaku RD (22) terhadap puluhan korbannya yang rerata masih di bawah umur ikut ditanggapi Wali Kota Tarakan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes ikut mendukung jika ada aturan mengenai sanksi kebiri bagi pelaku tindak asusila seperti pedofil dan korbannya di bawah umur. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kasus tindak asusila yang dilakukan pelaku RD (22) terhadap puluhan korbannya yang rerata masih di bawah umur ikut ditanggapi Wali Kota Tarakan, dr. Khairul,M.Kes.

Ia menegaskan, jika ada hukum kebiri dalam peraturan perundang-undangan, ia sangat mendukung langkah tersebut.

Namun sekali lagi, jika itu diatur dalam peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: 9 Santri Korban Predator Sesama Jenis Kini Ditangani DP3APPKB Tarakan, Ada yang Trauma Ketakutan

“Tergantung kalau ada UU dan membolehkan silakan saja. Kan tidak bisa melakukan sesuatu jika tidak ada dalam UU. Saya setuju saja tidak ada masalah. Kalau ada di UU ya,” tegas Wali Kota Tarakan, dr. Khairul.

Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, sebenarnya di undang-undang (UU) yang mengatur sudah jelas mengenai perlindungan anak dan dalam KUHP.

Baca juga: Polisi Sebut Predator Sesama Jenis di Tarakan Sudah Ditahan, Aksi Bejat Sejak 2016, Korban 30 Santri

“Ada dua yang dikenakan baik di UU dan KUHP. Kalau dia katakanlah sudah melakukan pencabulan di bawah umur bisa dikenakan. Hukumannya pasti lebih berat jadi tidak perlu lagi kita buat aturan karena sudah ada aturannya jelas,” tegas Khairul.

Hanya saat ini bagaimana proses penegakan, implementasi dari UU dan pasal dalam KUHP bisa ditegakkan dan dijalankan aparat hukum.

Kapolsek Tarakan Utara, Iptu Kistaya. (TribunKaltara.com / Andi Pausiah)
Kapolsek Tarakan Utara, Iptu Kistaya. (TribunKaltara.com / Andi Pausiah) (TribunKaltara.com / Andi Pausiah)

“Bagaimana mengimpelemntasikan UU itu, kita serahkan ke aparat hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan termasuk pengadilan,” ujarnya.

Saat ini aturan yang mengatur terkait hal tindak asusila yang melibatkan korban di bawah umur tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Begitu juga dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur seperti pada pasal 292 yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Baca juga: Heboh Predator Sesama Jenis di Tarakan, Korbannya 30 Santri di Bawah Umur, Polisi tak Tinggal Diam

Lebih lanjut Khairul melanjutkan, kasus RD yang muncul adalah diperkirakan kali ketiga jumlah kasus tindak asusila melibatkan anak di bawah umur.

Ini juga tentu menjadi kendala di samping saat ini pemerintah memperioritaskan dan mempersiapkan Tarakan menjadi kota layak anak.

“Semakin memperberat kita punya tugas bagaimana menciptakan. Belum lagi anak di bawah umur. Ini menjadi PR kita,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam hal ini langkah yang dilakukan yakni memaksimalkan tugas OPD yang memiliki tupoksi dalam hal penanganan kasus-kasus serupa yang terjadi.

Baca juga: Polres Tarakan Tahan Guru Penyuka Sesama Jenis, Lakukan Aksi Bejat Sejak 2016, 30 Santri jadi Korban

“Kerja sama dengan OPD terkait, instansi vertikal, jadi berusaha terus walau tantangannya di Tarakan semakin besar,” pungkas.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved