Ulasan Pengamat Soal Reshuffle Kabinet, Sebut Menteri Jokowi Ini Berpeluang Diganti, Siapa Dia?

TRIBUNKALTARA.COM - Berikut ini ulasan pengamat soal isu reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin akhir-akhir ini kembali santer terdengar.

Apalagi setelah Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Hingga saat ini diketahui, PAN belum juga mendapatkan jatah menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Padahal sejak Agustus 2021 lalu, PAN sudah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Di tengah isu reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro turut buka suara.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat Lagi, Benarkah PAN Masuk ke Kabinet Jokowi? Orang Ini Beri Bocoran

Bawono Kumoro mengatakan apabila reshuffle kabinet terjadi, posisi Menteri Perdagangan bisa saja diganti.

Selain itu, PAN juga diprediksi bakal masuk kabinet apabila perombakan kabinet benar dilakukan.

Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu Menteri Perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Selain itu, lanjut Bawono, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi.

"Ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi. Sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, sebagai anggota koalisi tentu PAN memang berharap mendapat posisi di kabinet.

Hal itu membuat Jokowi mempunyai alasan kuat untuk melakukan reshuffle demi mengakomodasi PAN.

Menurut Bawono, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, maka dia memperkirakan akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan politik di kabinet di kemudian hari.