Bawa Rombongan Dengan Jumlah Besar ke Perbatasan, Bupati Malinau Wempi Beber Hasil Tinjauannya

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Sepekan lalu, rombongan Bupati Malinau meninjau kondisi pembangunan dan keadaan masyarakat di Perbatasan RI-Malaysia.

Tinjauan tersebut merupakan kunjungan kerja perdana bersama Kepala OPD dan staf ke wilayah Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Kunjungan kerja tersebut merupakan tinjauan skala besar. Melibatkan hampir seluruh pejabat teras dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malinau.

Baca juga: BNPP RI Turunkan Tim Survei ke Perbatasan RI-Malaysia di Malinau, Berikut Agendanya

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menuturkan, tinjauan tersebut melibatkan ratusan orang menuju ke 2 wilayah Kecamatan di wilayah perbatasan.

"Minggu lalu, saya bersama rombongan meninjau langsung kondisi masyarakat kita di Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan. Termasuk kepala-kepala OPD dan staf kurang lebih jumlahnya 109 orang," katanya, Selasa (29/3/2022).

Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu merupakan 2 dari 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia.

Baca juga: Keterbatasan Pelayanan Kesehatan di Perbatasan RI-Malaysia di Malinau, Ini Janji Kepala BPPD Kaltara

Menurut Wempi W Mawa, tinjauan skala besar tersebut sengaja dilakukan. Agar kepala OPD melihat langsung kondisi masyarakat Malinau di perbatasan.

"Jumlahnya cukup banyak karena ada kepala-kepala OPD dan staf. Agar pimpinan OPD dalam hal ini Pemkab dapat merasakan langsung dan mengidentifikasi persoalan warga kita di perbatasan," katanya.

Hasil tinjauan akbar tersebut, Pemkab Malinau mencatat sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Diantaranya berkaitan sektor pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Khususnya terkait kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan dan tenaga kesehatan.

Baca juga: Zainal Beber Persoalan Perbatasan RI-Malaysia, Kemenkumham Janji Penuhi Permintaan Gubernur Kaltara

"Salah satu yang urgen untuk segera kita tuntaskan adalah persoalan SDM pendidikan dan kesehatan. Salah satu solusinya adalah pengadaan Sapras untuk SDM tadi.

Contohnya untuk Guru dan Nakes kita di perbatasan harus disiapkan rumah, atau kediaman yang layak. Karena percuma menambah kalau fasilitas di sana belum memadai," katanya.

Wempi W Mawa menuturkan, persoalan tersebut akan diurai secara bertahap. Selain karena keterbatasan keuangan daerah, pola perencanaan perlu disusun untuk menuntaskan kendala tersebut.

(*)

Penulis : Mohammad Supri