Desa Tanjung Lapang Rutin Tergenang Banjir, Rumah Warga Mulai Tergerus Longsor, Kades Minta ini

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Desa Tanjung Lapang rutin tergenang banjir, rumah warga mulai tergerus longsor, Kades minta ini.

Penanganan bencana banjir di Malinau menjadi satu dari sekian isu aktual yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Kaltara, Saharin.

Baca juga: Memasuki Bulan Ramadan 2022 di Malinau, Harga Daging Ayam Naik hingga Rp 50 Ribu per Kilogram

Dalam paparannya pada Musrenbang RKPD Malinau 2023, setidaknya ada 4 desa yang dinilai rawan terhadap bencana banjir di Malinau.

"Di Kabupaten Malinau kita tau bahwa ada 4 desa. Bertepatan peristiwa banjir besar 2021 kemarin, yakni Long Loreh, Setulang, Long Adiu Setarap, sama Tanjung Lapang," ujarnya.

Program penanganan banjir di Kabupaten Malinau oleh Pemprov Kaltara rencana akan dipusatkan di titik-titik rawan banjir, khususnya 4 wilayah tersebut.

Sementara, Kepala Desa Tanjung Lapang, Yusia Yusuf menawarkan solusi penanganan banjir di Malinau wilayah desanya, Sabtu (2/4/2022).

Yakni melanjutkan proyek fisik penyiringan sungai di tepian daerah aliran sungai sesayap di Desa Tanjung Lapang.

"Solusinya adalah dengan melanjutkan pembangunan penyiringan di Sungai Sesayap yang dari RT 1 sampai RT 9 di Desa Tanjung Lapang," katanya.

Yusia Yusuf menjelaskan beberapa rumah warga di bantaran sungai ambruk karena tergerus arus sungai.

Baca juga: Sambut Puasa Pertama Ramadan 2022, Masyarakat Ramai Belanja di Pasar Induk Malinau

Diantara wilayah yang urgen untuk segera dilakukan penyiringan sungai yakni di RT 8 dengan panjang sekira 300 meter.

"Dari RT 8 ke RT 9 ini kurang lebih radius 3 ratus meter sekarang ini kondisinya memprihatinkan. Ada beberapa rumah di bantaran sungai yang korban. Dapurnya jatuh le sungai," katanya.

Yusia Yusuf berharap, program tersebut dapat diusulkan Pemerintah Provinsi Kaltara kepada pihak berwenang yakni Balai Wilayah Sungai untuk melanjutkan program tersebut.

(*)

Penulis : Mohammad Supri