Disperindagkop Bulungan Ungkap 4.800 Dus Minyak Goreng Tiba, Masih Langka? DPR RI Beber Persoalan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Disperindagkop Bulungan ungkap 4.800 dus minyak goreng telah tiba, masih langka? DPR RI beber persoalan.

Pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Namun, hingga saat ini kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Kabupaten Bulungan.

Baca juga: Booster Dibutuhkan Bagi Pelaku Perjalanan, Dinkes Bulungan Buka Layanan Vaksinasi, Ini Lokasinya

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Hanteru Yevri Sitorus menuturkan, saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang melakukan penataan agar semua pabrik yang memproduksi Crude Palm Oil (CPO), menjadi minyak goreng terdata melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Untuk minyak goreng curah, karena disubsidi melalui sekema BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), maka ada sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH)," ungkapnya Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, kata Deddy, hal tersebut merupakan proses kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi kebijakan berbasis industri.

Bahkan kata Deddy, untuk enam bulan ke depan telah disepakati bahwa pendistribusian CPO ke minyak goreng, hingga pasokannya berada pada sistem yang menjadi pengawasan dari Kemendag.

"Dalam proses transisi ini pasti ada beberapa permasalahan. Artinya, perlu waktu hingga jalur distribusi bisa terpenuhi dengan baik," ucapnya.

Menurutnya, tantangan saat ini, yakni, adanya disparitas harga lokal dengan international masih cukup lebar.

"Sehingga ini masih terjadi ketidakpatuhan dan spekulasi yang menyebabkan rantai distribusi terganggu. Dan itulah yang menyebakan kelangkaan minyak goreng, dan disparitas harga sekarang ini," ungkapnya.

Baca juga: Selama Ramadan Warung Makan di Bulungan Boleh Berjualan, Diimbau Pasang Tirai Hormati Orang Berpuasa

Kendati demikian, kata Deddy, dalam satu bulan ini persoalan itu diharapkan bisa segera teratasi.

Apalagi, sebelumnya pemerintah sudah memutuskan dalam rapat terbatas (ratas) terkait bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

"Bantuan ini dibayarkan tiga bulan di depan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah terhadap minyak goreng. Apalagi saat ini harga minyak goreng melambung tinggi,"ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Deddy, saat ini produksi sudah kembali normal. Namun, persoalannya saat ini di Kaltara tidak memiliki pabrik minyak goreng.

Sehingga, untuk mengangkut kesini membutuhkan waktu panjang dan berebut dengan daerah lain yang mengalami kelangkaan.