Berita Malinau Terkini
Dianggarkan Rp 516 M, 3 Bulan TPP ASN Malinau Belum Cair, Pelaku UMKM Terdampak, Bon Kantin Menumpuk
Dianggarkan Rp 516 miliar, 3 bulan TPP sebanyak 3.419 ASN Malinau belum cair, pelaku UMKM terdampak, bon kantin menumpuk.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Dianggarkan Rp 516 miliar, 3 bulan TPP sebanyak 3.419 ASN Malinau belum cair, pelaku UMKM terdampak, bon kantin menumpuk.
Keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Malinau tidak hanya dikeluhkan oleh ASN.
Sejumlah pelaku UMKM juga mengeluhkan dampak nyata menurunnya omset penjualan karena pengaruh daya beli yang cenderung menurun.
Baca juga: Jadi Prasyarat Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H, Simak Stok dan Jadwal Vaksin Booster di Malinau
Berdasarkan Data Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Malinau, TPP termasuk Gaji Pegawai telah dianggarkan melalui belanja daerah senilai Rp 516 miliar tahun ini.
Sementara Data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau tahun 2021, total PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau berjumlah 3.419 orang.
Informasi yang dihimpun TribunKaltara.com, sejumlah ASN mengakui sampai detik ini belum menerima TPP.
Hingga bulan ini, terhitung telah 3 bulan lamanya ASN menunggu TPP cair.
Tidak hanya ASN atau pegawai pemerintahan yang mengeluhkan keterlambatan pencairan TPP, pelaku usaha yang berjualan di sekitar daerah pusat pemerintahan juga merasakan dampak yang sama.
Pengelola Warung Makan Desa Malinau Hulu, Marni mengaku turut was-was menanti pembayaran TPP ASN.
Baca juga: Vaksin Booster Ramai Dicari, Kodim 0910 Malinau Sediakan Pos Vaksinasi di Pelabuhan Speedboat
Sebab, seperti halnya sejumlah pengusaha warung makan, dirinya merupakan salah satunya yang membenarkan ASN mengebon.
"Yang terakhir ini lambat pencairannya (TPP). Biasanya paling lambat 2 bulanan itu sudah cair. Kalau saya pegawai yang dikenal saja, itu boleh ngutang karena dia orang langganan. Biasanya pasti dibayar kalau TPP mereka cair," katanya, Senin (11/4/2022).
Marni mengaku jumlah tunggakan jika dirapel sejak bulan februari lalu mencapai nilai jutaan rupiah.
Diantara pelaku UMKM yang juga merasakan dampak keterlambatan pencairan TPP adalah Pengelola Cafe atau warung kopi.
Permasalahan ini juga sempat dibicarakan dalam usulan Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten Malinau.
Perwakilan Pemuda sekaligus pengusaha Warung Kopi, Halim Pratama menyebut fenomena ini sebagai gambaran dampak besar APBD bagi perekonomian daerah.
Baca juga: Madu Hutan Kualitas Premium, Komoditas Unggulan Desa Data Dian di Perbatasan Malinau, Terkendala Ini
