Diperkirakan Hanya 106.000 CJH Indonesia Bisa Berhaji Tahun Ini, Kalimantan Utara Dapat Jatah?

TRIBUNKALTARA.COM - Diperkirakan hanya 106.000 Calon Jemaah Haji atau CJH Indonesia yang bisa berangkat tahun ini ke Tanah Suci.

Angka tersebut berkurang lebih dari 50 persen dari kuota normal pada musim haji sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan CJH dari Indonesia akan berangkat tahun ini untuk berhaji.

Hal tersebut setelah Pemerintah Arab Saudi mengizinkan 1 juta orang untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, sekitar 106.000 jumlah CJH dapat berangkat tahun ini.

Jika melihat jumlah yang diperkirakan Yandri Susanto, artinya kuota haji Indonesia berkurang 50 persen dari normalnya.

Sebab pada musim haji sebelumnya, sebanyak 210 CJH dari Indonesia yang berangkat.

Namun jumlah yang disebutkan Yandri Susanto tersebut masih sebatas perkiraan.

Sebab, belum ada kepastian kuota CJH yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi.

"Kalau dulu 210.000 jemaah yang berangkat, sekarang 48 persen dari 210.000 walupun tapi belum ada pengumuman resmi dari Saudi. Kira-kira 106.000 jemaah paling banyak, bisa juga kurang dari itu," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Jumlah Calon Jemaah Haji yang Berangkat ke Tanah Suci Tahun Ini Berkurang 50 Persen Lebih

Pada Senin ini, Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan pihak Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama untuk membahas rincian komponen biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) tahun 2022.

Yandri mengatakan, dalam pekan ini, Komisi VIII DPR akan menggelar rapat maraton setiap hari supaya DPR dan pemerintah dapat menyepakati angka BIPIH paling lambat Rabu lusa.

Beberapa pihak yang akan diajak rapat antara lain maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, maupun Kementerian Kesehatan untuk memenuhi syarat tes PCR.

"Rabu lusa malam kami akan rapat kerja dengan Menteri Agama untuk mengumumkan berapa besaran biaya perjalanan ibadah haji yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah dan DPR," ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Yandri menyebut, dalam pembahasan BIPIH ini, Komisi VIII DPR tidak ingin para calon jemaah haji yang sudah menunggu sejak 2020 harus mengeluarkan biaya tambahan agar dapat berangkat haji pada tahun ini.