Inilah 4 Anugerah dari Tuhan kepada Kalimantan Timur, Era Banjir Kap hingga Hadirnya IKN Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara merupakan anugerah ke-4 dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Kalimantan Timur.

Hal itu dikemukakan tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Kota Balikpapan H Rizal Effendi SE kepada TribunKaltara, Selasa (12/4/2022).

Ada tiga anugerah (masa kejaayaan) sebelumnya bagi Kaltim, yakni sumber daya migas yang sudah ratusan tahun disedot dari bumi Kaltim, kemudian tahun 70-an ketika era banjir kap alias kita ramai-ramai menebang kayu, dan tahun 2000-an ketika kita mengeksploitasi tambang batu bara.

“Semuanya bakal habis dan jika tidak ada sumber lagi, Kaltim bisa jadi kota hantu. Syukur ada IKN, sehingga Kaltim menjadi mecursuar Indonesia lagi,” ujar Rizal saat dihubungi di Balikpapan.

Pembangunan IKN Nusantara menurutnya, sangat besar dampak ekonominya bagi Kaltim, bagi daerah Jawa khususnya Indonesia Timur dan bagi Balikpapan.

Keberadaan IKN menggeser pembangunan yang selama ini memberi kesan Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris dan membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim akan naik signifikan.

Baca juga: Pokja Pesisir Berharap Pembangunan IKN Nusantara Tidak Merusak Ekosistem Teluk Balikpapan

Bisa dibayangkan dengan pembangunan IKN yang akan menggunakan dana Rp 466 triliun, berapa besar multiplier effect yang didapat Kaltim, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

“Saya teringat ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu saya bertemu beliau sebelum mengakhiri masa jabatan waktu itu.

Pak JK bilang, sebelum IKN jadi maka yang lebih dulu jadi ibu kota itu adalah Balikpapan. Maksud beliau semua proses pembangunan IKN di Sepaku, PPU, maka mulai perencanaan, persiapan dan berbagai aktivitis IKN, sebagian besar berlangsung di Balikpapan,” ungkap mantan Wali Kota dua periode yang memiliki latar belakang jurnalis ini.

Terbukti Pemerintah Pusat sementara menetapkan Kantor Bappenas dan Kantor Badan Otorita IKN di Balikpapan.

Orang dari Jakarta mau ke IKN, turun pesawatnya di Bandara Aji Sultan Sulaiman Sepinggan. Makan dan tidurnya di Balikpapan. Cari sewa kendaraan di Balikpapan. Semua aktivitas IKN benar-benar terjadi di Balikpapan.

Oleh karena itu lanjut Rizal, perlu diperhatikan daya dukung Balikpapan menghadapi ledakan penduduk dan berbagai aktivitas IKN. 

“Misalnya jalan yang bakal padat. Sebenarnya kita sudah menggagas coastal road sekitar 8 km dari sekitar lapangan Merdeka sampai bandara. Nanti jalan utama Klandasan kita pindahkan ke pinggir laut,” ucapnya.

Dikatakan, dari segi perizinan boleh dibilang rampung, tinggal 8 investornya yang bergerak. “Sebelum berakhir masa jabatan saya, sebenarnya para investor sudah melakukan kajian untuk pembangunannya. Sayang terjadi Covid, sehingga mereka melamban lagi. Tapi saya yakin dengan adanya kepastian IKN, coastal road bisa bergerak lagi,” tambahnya.

Menghadapi hadirnya IKN Nusantara, air bersih harus menjadi perhatian Balikpapan. Karena hingga saat ini Balikpapan masih kekurangan air baku sekitar seribu liter per detik.

Baca juga: Gepak Kuning Dukung Pembangunan IKN, Berharap Badan Otorita Sinergi dengan Kepala Daerah di Kaltim

“Alhamdulillah pembangunan Waduk Sepaku di lokasi IKN, Balikpapan bakal dapat seribu liter per detik. Pembangunan Kawasan industry Kariangau juga dalam rangka mengantisipasi kebutuhan IKN,”.

Terkait persiapan sumber daya manusia (SDM) lokal, saat dirinya menjabat Wali Kota Balikpapan sudah mengusulkan ke Gubernur Kaltim, bahkan Presiden Jokowi agar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dijadikan proyek strategis nasional, selain Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Tujuanya agar ITK menjadi institut teknologi sekelas ITB Bandung dan ITS Surabaya. ITK sekarang lahannya masih kurang sekitar 150 hektare dari 300 hektare yang direncanakan.

Belum lagi kebutuhan bangunan,  laboratorium dan kelas dosennya yang berkualitas. Jika ITK menjadi proyek strategis nasional, maka pasti ada percepatan dan prioritas, dan seluruh pembiayaannya dicover oleh APBN. Kalau ITK itu maju maka kita bisa menjawab keterbatasan SDM daerah menyambut IKN.

Selain itu, penyiapan SDM sesuai gagasan Kepala Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unmul Dr Aji Sofyan Effendi, perlu dibentuk Lembaga Kajian, Pelatihan dan Pengembangan SDM yang bertujuan menyiapkan SDM untuk IKN.

Lembaga semacam ini harus banyak dibentuk baik oleh pemda maupun swasta untuk mengantisipasi kebutuhan IKN.

Baca juga: Lahan IKN Rawan Konflik Agraria, Pakar Hukum Uniba: Sebaiknya Diselesaikan secara Musyawarah Mufakat

“Kita bisa belajar dari proyek perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan di mana kita tidak dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga dari daerah,” katanya.

Pada kesempatan sama, Rizal berharap Pemerintah Pusat tidak boleh fokus hanya urusan pembangunan IKN, tetapi juga harus memasukkan pembangunan Kaltim dan daerah penyangganya.

Perjuangan Gubernur Kaltim Dr Isran Noor agar Kaltim mendapat pembagian dana pembangunan yang proporsional belum terwujud.

Misalnya tuntutan agar dana bagi hasil dari DBH Migas dan sawit di atas 50 persen belum tercapai. Proyek strategis nasional yang ditetapkan Pusat tidak banyak alokasinya di Kaltim.

Terkait keberadaan Badan Otorita IKN, Rizal mengatakan, menurut kabar, 2 dari 5 deputi yang akan diangkat Kepala Otorita IKN berasal dari Kaltim.

“Sudah sangat baik. Tapi jangan deputinya saja. Kita berharap diberi kesempatan sebanyak-banyak tenaga yang mendukung Otorita berasal dari Kaltim. Otororita harus memberi kabar lebih dini tentang kebutuhan tenaga, sehingga Kaltim bisa mengantisipasi dan mempersiapkannya,” tegasnya.

Baca juga: 4 Gubernur di Kalimantan Batal Berkemah Bareng Presiden Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara Malam Ini

Otorita IKN tidak boleh mengesampingkan berbagai suara yang mengkritisi IKN seperti masalah lingkungan, masyarakat adat dan masalah pertanahan yang selama ini sangat ruwet dalam penyelesaiannya.

Karena itu Otorita IKN harus benar-benar membangun kerjasama yang kompak dan dinamis dengan Kaltim dan daerah penyangganya.

Tidak kalah pentingnya, Rizal juga berharap Pemerintah Pusat dan Pemda Kaltim memberikan perhatian khusus kepada Pemda PPU, yang saat ini terlilit utang Rp 400 miliar dan tidak bisa membayar honor THL dan insentif pegawainya.

Nama PPU selalu disebut-sebut sebagai lokasi IKN, tapi kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tidak punya kemampuan membangun karena tidak punya uang. (*)