Berita Nasional Terkini
Fenomena Emak-emak Beli Baju Lebaran Disorot Megawati, Tito Karnavian Ikut Disentil Bos PDIP
Setelah mengomentari antre minyak goreng, giliran emak-emak beli baju lebaran disorot Megawati Soekarnoputri, Tito Karnavian ikut disentil bos PDIP.
Namun sebelum berbicara mengenai ekonomi, Megawati mengaku mengatakan kepada Presiden Jokowi untuk menyelamatkan kondisi kesehatan terlebih dahulu.
Caranya, dengan menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19, meski dengan risiko dan kondisi perekonomian yang menurun.
"Tangani pandeminya, pasti kita akan keluar, buktinya sampai sekarang kita survive," ucap Megawati.
"Tentu dalam kenyataannya ekonomi mengalami penurunan, tetapi tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup," tambahnya.
Sentil Tito Karnavian
Dalam kesempatan itu, bos PDIP ini sempat menyentil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Sentilan terhadap Tito Karnavian diberikan Megawati Soekarnoputri terkait pemekaran daerah.
Menurut Megawati, pemekaran daerah yang terjadi tidak bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi daerah baru.
"Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnasi atau kebingungan bagaimana untuk membangkitkan potensi daerah, pada daerah mereka, yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran," ungkap Megawati.
Menurutnya itu konsekuensi logis sebuah daerah yang sudah berani pemekaran.
"Tentu saya mengerti pemekaran diijinkan kalau ada wilayah, ada aspirasi tapi sebenarnya yang paling penting adalah perekonomian dari daerah tersebut ada tidak potensinya," ujar Megawati.
Baca juga: Viral Video Dorce Gamalama Minta Bantuan Pengobatan ke Megawati, Sahabat Ikut Menanggapi
Megawati diangkat jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
Megawati Soekarnoputri menjelaskan latar belakang mengapa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Padahal di sisi lain dia juga sudah menjabat Ketua Dewan Pengarah badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Megawati menjelaskan saat masih menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia sempat melontarkan keluh kesah terkait urusan dan pendanaan riset dalam APBN yang selalu punya porsi tak sampai satu persen.