Disnakertrans Bulungan Terima Hotline Pengaduan THR, Sebut Langsung Teruskan Aduan ke Kemnaker RI

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Jaring aduan tenaga kerja, Disnakertrans Bulungan terima hotline pengaduan THR langsung Kemnaker RI.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan, membuka ruang dan siap membantu para pekerja jika mengalami kesulitan menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Meskipun Kabupaten atau Provinsi tidak menyediakan hotline khusus.

Namun, kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Abdul Yasin, melalui Kepala Seksi (Kasi) Ainin Fidiyah Disnakertrans Bulungan via telfon menuturkan bisa mengakomodir keluhan tersebut untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).

Baca juga: Waspada, BMKG Prediksi Cuaca di Kabupaten Bulungan Hujan Petir Selasa 26 April 2022

“Karena biasanya dari sana (Kementerian Ketenagakerjaan RI) yang memerintahkan koordiantornya untuk menangani di Kabupaten Bulungan yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian ada di bagaian pengawasanya ketenagakerjaan provinsi Kaltara,”ungkapnya Selasa (26/4/2022).

Untuk laporan mengenai THR ini, tetap akan diakomodir oleh Disnaker Bulungan.

Tetapi, Anin Fidiyah menuturkan, nanti untuk mekanismenya akan diberitahu saat tatap muka supaya pekerja ini paham mengadukan soal pembayaran THR sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Nanti kita akan kasitau cara melaporkan atau keluhan mengenai pembayaran THR melalui Whatsaap, karena hotline yang disedaiakan langsung dari Kementrian Ketenagakerjaan RI,” ucapnya.

Di Bulungan sendiri, jika berkaca dari tahun sebelumnya, ada beberapa kasus yang ditemukan.

Seperti, pembayaran THR kepada pekerja dengan status belum pekerja tetap.

"Misalnya mereka yang dengan statu buruh harian lepas. Permasalahan seperti ini setiap tahunnya ada, dan ini sering terulang," ucapnya.

Karena, kata Anin Fidiyah memang yang menangani pengawas, Disnaker Bulungan hanya menampung untuk kemudian dilimpahkan ke pengawas.

“THR ini normatif,dan sifatnya wajib untuk dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kewenangan ada di pengawas tenaga kerja di dinas ketenagakerjaan Provinsi,” ucapnya.

Kemudian, menurutnya langkah yang harus dijalankan pekerja, yakni bisa memilih lapor ke kabupaten terlebih dahulu atau langsung ke Provinsi.

"Mereka bisa memilih, tetapi untuk merampingkan birokrasi bisa langsung ke pengawas yang ada di Provinsi Kaltara," ucapnya.