Tidak Punya Peta Pemetaan Risiko Bencana, Plt Kepala BPBD Bulungan Darmawan Beber Masalahnya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR -  Bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di Bulungan.

Namun, hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bulungan belum memiliki peta risiko bencana di Bumi Tenguyun.

Plt Kalak BPBD Bulungan, Darmawan menuturkan belum melakukan pemetaan risiko bencana di Bulungan, bahkan, terkait hal tersebut, BPBD Bulungan masih ikut dengan Kaltim.

"Secara internal kita belum melakukan penyusunan peta risiko bencana.

Karena biaya untuk melakukan pemetaan itu cukup besar," ungkapnya Selasa (10/5/2022).

Sebelumnya, BPBD Bulungan sudah ada wacana untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terkait penyusunan peta risiko bencana.

Namun, karena pendemi Covid-19 akhirnya rencana tersebut tidak bisa terealisasi.

"Kalau melihat kondisi saat ini risiko bencana di Kabupaten Bulungan cukup tinggi," ungkapnya.

Bahkan, saat ini risiko bencana di Bulungan telah naik status dari low (rendah) menjadi middle (menengah).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan status tersebut.

Salah satunya, perubahan iklim dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Baca juga: Aktivitas Warga Bulu Perindu saat Lebaran Terkendala Banjir, BPBD Bulungan Tetapkan Status Siaga

"Sekarang ini banyak masyarakat yang tidak waspada. Karena dianggap aman dari bencana. Jadi, tidak siaga,"  ujarnya.

Akhirnya, ketika terjadi bencana masyarakat pun kelabakan.

Karena itu, BPBD Bulungan terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat.

Namun, persoalnya saat ini banyak masyarakat yang tidak mengindahkan.

"Sebenarnya, masyarakat itu sudah tahu kalau debit di Hulu Sungai Kayan naik dampaknya seperti apa," ucapnya.

Apalagi, kata Darmawan saat ini sudah ada alat untuk mengukur debit air di Hulu Sungai Kayan.

Jika belum sampai 8 meter tentu belum memberikan dampak ke masyarakat.

"Tetapi, kalau sudah melebihi ambang batas, kita bisa saja menetapkan status darurat bencana banjir," ungkapnya.

Untuk kesiapsiagaan, BPBD Bulungan akan terus berkoordinasi dengan kecamatan dan relawan bencana yang ada di Kecamatan Peso, Bulungan.

Sehingga, langkah antisipasi bisa segara dilakukan untuk meminimalisir dampaknya.

"Disana (Peso) ada petugas relawan yang stand by (bersiap). Jadi, ketiga ada bencana mereka akan berkoordinasi dengan kita," ujarnya.

Di Bulungan, kata Darmawan, bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi terjadi di daerah.

"Bencana tanah longsor juga ada. Tetapi, tidak terjadi di wilayah pemukiman warga," ungkapnya.

Namun, menurutnya hingga saat ini belum dilakukan pemetaan terkait risiko bencana tersebut.

Apalagi kebutuhan anggaran untuk merealisasikan hal tersebut cukup besar.

"Pemetaan risiko bencana ini juga harus melalui kajian.

Jadi, risiko bencana di setiap wilayah bisa dipetakan," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Bulungan. Khususnya, banjir dan karhutla.

"Banjir ini kan hampir setiap tahun terjadi. Jadi, tetap waspada," ujarnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi