Baru 7 Instansi yang Aktif, Bupati Bulungan Syarwani Evaluasi Tenant di Mall Pelayanan Publik

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Baru 7 instansi yang aktif, Bupati Bulungan Syarwani evaluasi tenant di Mall Pelayanan Publik.

Bupati Bulungan, Syarwani meminta lembaga maupun instansi yang telah bergabung dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) agar menempatkan personel untuk bertugas.

Diketahui, tercatat dari 16 instansi yang telah bergabung MPP baru 7 yang aktif dengan menempatkan petugas untuk melayani masyarakat.

Baca juga: Imbau Masyarakat Siaga & Waspada Banjir Akibat Air Pasang Dari Peso, Bupati Bulungan Perintahkan ini

"Ini ada 16 tenant di MPP kita wajib evaluasi layanan yang telah berikan masyarakat. Ada beberapa tenant yang belum lakukan keaktifan layanan maka kami meminta lembaga instansi terkait tetap harus hadirkan petugasnya baik aspek perizinan maupun non perizinan," ungkapnya Selasa (24/5/2022).

Lebih lanjut, hasil evaluasi Bupati Bulungan Syarwani para tenant dari lembaga instansi terkait dari pemerintahan maupun swasta telah berkomitmen akan melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebanyak 7 instansi yang aktif yaitu DPMPTSP, Bank Kaltimtara, Taspen Mandiri, BPJS Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," ucapnya.

Bahkan instansi dan OPD yang dinilai tidak aktif atau belum menempatkan personel untuk bertugas di MPP yaitu LPPOM MUI, Kanwil Kemenag.

"Samsat, BRI, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kaltim-Kaltara serta BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Instansi atau lembaga dan OPD yang belum atau kurang aktif agar dapat segera aktif memberikan pelayanan, termasuk penempatan petugas,” ucapnya.

Tak hanya itu, kata Syarwani memberikan himbauan kepada keberadaan MPP sangat penting di Kabupaten Bulungan untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai perijinan.

"Karena belum semua daerah kabupaten kota telah memiliki MPP. Dari hasil evaluasi uji coba pelayanan di MPP sekitar 10 bulan sejak Juli 2021-April 2022 disimpulkan selain belum menempatkan petugas, ada pula jenis pelayanan yang tidak tuntas atau selesai diberikan," ucapnya.

Sementara itu, Syarwani menuturkan perlunya penjajakan perjanjian kerjasama baru termasuk kepada instansi yang harus melibatkan instansi lain seperti Samsat yang harus bersama Polda agar bisa berjalan.

"Jumlah pengunjung MPP Kabupaten Bulungan pada Juli-Desember 2021 sebanyak 2.886 pengunjung dan Januari- April 2022 sebanyak 1.324 pengunjung," ucapnya.

Salah satunya, Syarwani mengusulkan kepada kepala dinas DPMPTSP Bulungan supaya membuat website sebagai bentuk transparansi.

"Saya tadi minta kepada ibu kadis DPMPTSP buat akun resmi MPP sebagai bentuk transparansi akuntabilitas. Bahwa kehadiran MPP setahun memberikan izin berapa non izin berapa," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jahrah menambahkan sejak awal dibentuk MPP Bulungan sudah buat komitmen bersama para lembaga instansi terkait dari pemerintahan maupun swasta.

"Kita sudah buat komitmen awal mereka bergabung dengan MPP sebagai tenant dan ada beberapa penekanan kepada mereka terkait masalah jenis pelayanan dan komitmen mereka untuk bergabung," ucapnya.

Namun semenjak dibentuk sejak 1 tahun lalu hanya beberapa tenant yang aktif sampai saat ini.

"Selebihnya alasannya kekurangan personil sistemnya tidak terintergrasi, tetapi pada intinya mereka mau tetap bergabung," ucapnya.

Jahrah dan para tenant yang telah terdaftar di MPP tetapi tidak melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diberi waktu dua minggu untuk mempersiapkan kembali layanan.

Baca juga: Antisipasi Penyakit Mulut & Kuku Masuk Bulungan, Pengawasan Hewan Ternak Diperketat dari Luar Daerah

"Apabila dua minggu mereka tetap tidak bergabung maka keputusan kita akan mengeluarkan mereka dari tenant karena masih banyak lagi mau bergabung di sini," ungkapnya.

Menurut pengakuan Jahrah, yang ingin bergabung di MPP tidak hanya dari OPD Pemkab Bulungan tetapi ada juga pihak swasta.

"Sebenarnya pelayanan ini tidak terbatas hanya khusus pemerintah BUMD, BUMN, dengan masyarakat swasta bisa juga membuka tenant di sini seperti JNE dan saya tekankan bagi mereka ingin dapat tempat disini tidak dikenakan biaya gratis dan kita sudah siapkan perangkat komputer printer," ucapnya.

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi