Berita Tarakan Terkini

Dampingi Anak Korban Dugaan Rudapaksa Oknum TNI, DP3APPKB Tarakan Ungkap UU TPKS Terbaru

Dampingii dugaan kasus rudapaksa oknum TNI ke anak 13 tahun, DP3APPKB Tarakan beber UU TPKS terbaru.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / ANDI PAUSIAH / DOKUMENTASI HJ. MARIYAM
Hj. Mariyam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Tarakan, dan screenshoot UU TPKS terbaru Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimalnya. 

TRIBUNKALTARA,COM, TARAKAN – Dampingii dugaan kasus rudapaksa oknum TNI ke anak 13 tahun, DP3APPKB Tarakan beber UU TPKS terbaru.

Kegiatan assessment dan sekaligus pendampingan total kepada anak korban 13 tahun rudapaksa yang dilaporkan ke Denpom Bulungan baru bisa dilakukan setelah proses penyelidikan selesai dilaksanakan.

“Nanti setelah penyelidikan oke, baru Kami melakukan asessmnet. Jadi pertolongan apa saja yang dibutuhkan, apa yang dilakukan psikolog dengan trauma anak itu yang akan dilakukan. Ini kan belum bisa diassement langsung. Biasa begitu standar pekerjaan kita,” beber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Tarakan, Hj. Mariyam.

Baca juga: Soal Dugaan Rudapaksa Oknum TNI Terhadap Anak Usia 13 Tahun di Tarakan, Ini Tanggapan KPAI

Lebih jauh membahas apakah nantinya proses hukum pelaku A, walaupun ditangani secara aturan militer, bisa tetap dikenakan UU Perlindungan anak.

Mariyam menjawab, pihaknya harus melihat SOP hukum pidana yang akan diterapkan.

“Apakah dilimpahkan ke Denpom, atau dilimpahkan ke umum seperti pengadilan atau kejaksaan. Kita lihat saja nanti. Tapi UU-nya tetap dikenakan UU Perlindungan Anak, itu tidak bisa lepas,” tegasnya.

Di manapun nantinya jika pelaku menjalani persidangan, apakah di Denpom atau di Pengadilan Negeri, tetap berpedoman pada UU Perlindungan Anak jika kasusnya melibatkan anak.

Lebih jauh dijelaskan Mariyam, saat ini sudah ada UU terbaru yang bisa menghukum lebih berat pelaku.

UU tersebut yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“UU terbaru ini masih tahap sosialisasi. UU yang terbaru ini tentang seksual terhadap anak, selama ini, lebih mempertegas lebih memperkuat dan sudah disahkan. Makanya kami sosialisasi sudah berjalan beberapa hari ini,” urai Mariyam.

Lebih jauh menjelaskan, meski ada mediasi keluarga, UU tetap berlaku bagi pelaku.

Karena lanjutnya, ketika itu sudah masuk ke ranah P2TPA apalagi sebelumnya sudah dilaporkan ke Polsek setempat dan Unit PPA, maka tidak ada kata mundur bagi pihaknya untuk memperjuangkan kasus tersebut.

“Tidak ada kata mundur bagi kami. Proses hukum kita tetap lakukan apalagi visum sudah dijalani,” tegasnya.

Ia melanjutkan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa diterapkan pada kasus rudapaksa anak usia 13 tahun yang dilakukan oknum prajurit TNI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved