Pembangunan KBM Tanjung Selor Terhambat karena Ketiadaan Anggaran, Ini Pandangan Pemprov Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pembangunan KBM Tanjung Selor terhambat karena ketiadaan anggaran, ini pandangan Pemprov Kaltara.

Pematangan lahan di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor untuk pembangunan pusat pemerintahan masih terbentur anggaran.

Untuk itu, Pemrov Kaltara berharap dukungan pemerintah pusat.

Baca juga: 189 Calon Jemaah Haji Kaltara Berangkat ke Tanah Suci Bulan Juni, Kepala Kanwil Kemenag Pesan Ini

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Panji Agung menuturkan, untuk KBM Tanjung Selor saat ini DPUPR-Perkim Kaltara telah membangun infrastruktur jalan.

Bahkan hal itu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan kantor instansi vertikal.

"Sekarang ini kita masih menampung beberapa usulan permohonan untuk pembangunan perkantoran," ucapnya Selasa (31/5/2022).

Bahkan, saat ini ada anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menyambut pembangunan proyek Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

"Pemerintah pusat minta disiapkan lahan untuk pembangunan BLK. Sekarang ini masih kita proses NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ungkapnya.

Meski begitu, bukan berati investor KIPI lepas tangan membangun BLK di kawasan industri. Apalagi, pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Untuk Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2018 akan berakhir 2023," bebernya.

Karena itu, DPUPR-Perkim Kaltara berinisiasi  bersurat ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk memperpanjang Inpres tersebut.

"Kita berharap ketika Presiden berganti Inpres itu tetap jalan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Tri Wahyu Wibowo menuturkan, saat ini infrastruktur jalan lingkar sangat dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan di KBM Tanjung Selor.

Baca juga: Kembali Molor Karena Alasan Pembenahan, Gubernur Kaltara Janjikan Pelantikan JPT Pratama Bulan Juni

"Tetapi, persoalannya saat ini Pemprov Kaltara tidak memiliki anggaran untuk pematangan lahan," ungkapnya.

Karena itu, kata pemerintah pusat diharapkan bisa membantu Pemprov Kaltara dalam melalukan pematangan lahan di KBM Tanjung Selor.

"Kebutuhan anggaran untuk pematangan lahan seluas 4.000 hektare membutuhkan anggaran sebesar Rp 2 triliun," ucapnya.

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi