Berita Nasional Terkini

Bagaimana Nasib Pegawai Honorer? Jenis Kepegawaian Selain PNS dan PPPK Segera Dihapus

Menpan RB Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/20 yang mengatur tentang Status Kepegawaian.

Editor: Amiruddin
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi. Suasana seleksi penerimaan CPNS beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM - Bagaimana nasib pegawai honorer ? Jenis kepegawaian selain Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bakal dihapus.

Nasib pegawai honorer yang ada di instansi pemerintahan kini tengah berada di ujung tanduk.

Apalagi pasca Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ), Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Surat Edaran yang diteken Menpan RB Tjahjo Kumolo itu, mengatur tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 31 Mei 2022 dan telah diundangkan dikutip dari menpan.go.id.

Terbitnya Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menpan RB Tjahjo Kumolo itu tentu membuat posisi pegawai honorer terancam.

Apalagi saat ini, pegawai honorer terdapat di hampir semua instansi pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat.

Dalam Surat Edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo tersebut tertulis bahwa penerbitan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Sementara detail pasal yang dipakai dalam mengacu surat edaran ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 6 yang berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK serta pasal 8 yang berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Baca juga: Berapa Besaran Gaji ke-13 yang Diterima Pejabat, ASN, dan Pensiunan? Segera Cair di Bulan Juli 2022

Kemudian, PP Nomor 49 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

b. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi ( JPT ).

c. Adapun JPT yang dapat diisi dari PPPK sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.

d. Sedangkan untuk JF yang diisi oleh PPPK sebagaiman dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi oleh PPPK dan Keputusan menteri PANRB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved