Berita Nunukan Terkini

Ditjen Perbendaharaan Kaltara Sebut Penyerapan Anggaran Bulungan Ungguli Nunukan, Ini Penyababnya

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro sebut penyerapan anggaran Kabupaten Bulungan ungguli Kabupaten Nunukan

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS
Bupati Nunukan Asmin Laura bersama Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro seusai penandatanganan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Kamis (09/06/2022), siang. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro sebut penyerapan anggaran Kabupaten Bulungan ungguli Kabupaten Nunukan.

Hal itu dia sampaikan seusai melakukan penandatanganan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara.

"Kalau dari data yang ada, serapan anggaran terbaik dari lima kabupaten/kota di Kaltara ada di Bulungan. Lalu kedua Nunukan. Yang rendah ini yang ingin kami tahu permasalahannya apa. Bulungan bisa jadi role model untuk daerah lain," kata Wahyu Prihantoro kepada TribunKaltara.com, Kamis (09/06/2022), pukul 13.00 Wita.

Baca juga: Teken Nota Kesepakatan, Perkuat Sinergi Pemkot Tarakan dan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara

Diketahui alokasi APBN tahun anggaran 2022 di Kaltara sebesar Rp9,9 triliun yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Untuk Nunukan mendapatkan alokasi sebesar Rp1,4 triliun.

Wahyu menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran di Nunukan terbilang lambat.

Satu diantaranya terkait kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi termasuk melakukan kegiatan yang lebih prioritas.

Baca juga: Dikukuhkan jadi Wakil Bendahara Umum APKASI, Bupati Nunukan Asmin Laura: Biasa Saja

Faktor lain adalah masalah geografis. Wahyu katakan bahwa sistem pencairan anggaran saat ini menggunakan teknologi.

Sementara 50 persen desa di Kaltara berada di Nunukan yang mana masih banyak desa belum terakses internet. Sehingga membuat pengelolaan dana desa terhambat akibat infrastruktur.

"Begitu mau pencairan desanya terhambat. Aparat desa harus ke wilayah yang ada internetnya. Serapan anggaran ikut terlambat. Infrastruktur itu kebijakan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran," ucapnya.

Selain itu faktor lainnya juga beber Wahyu adalah tata kelola dana desa yang belum optimal.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro.
Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro. (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

Wahyu mengaku pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Universitas Borneo Tarakan agar melibatkan mahasiswa yang sedang KKN (kuliah kerja nyata) terjun ke desa-desa untuk memberikan pemahaman berkaitan pengelolaan dana desa.

Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Wahyu meminta kepada Bupati Nunukan untuk turut mensukseskan agenda Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara tersebut.

"Sebelumnya mahasiswa KKN itu kami latih bagaimana mengelola keuangan negara dalam hal ini dana desa. Kami ingin desa-desa di Kaltara itu berkembang. Ini selaras dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Segera Diumumkan, Nazaruddin Bendahara Anas Urbaningrum Bergabung?

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved