Soal tak Ada Lagi Honorer di Lingkungan Pemerintahan, Ini Tanggapan Walikota Tarakan Khairul

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo membuat pernyataan terkait penuntasan tenaga honorer di instansi pemerintahan bakal ditargetkan selesai tahun 2023 mendatang.

Dalam pernyataannya menyebutkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Pegawai Non ASN Dihapus November 2023, Ini Nasib Honorer 15 Tahun di Nunukan, Devi: Mau Gimana Lagi

Ia juga menyebutkan, hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian, pemerintah secara resmi mengeluarkan statmentnya akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Penghapusan ini sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Baca juga: Ribuan Honorer di Nunukan Bakal Diberhentikan, Kepala BKPSDM Sebut Potensi Pengangguran Bertambah

Surat bernomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu menyebutkan akan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK.

Di Tarakan sendiri, Khairul, Wali Kota Tarakan menyikapi pernyataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), mulai tahun 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga honorer.

Ia membeberkan, sebenarnya aturan itu sudah dari dulu diterapkan khususnya di Pemkot Tarakan.

“Sejak adanya pengangkatan tenaga kontrak itu, semuanya mestinya tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Tapi faktanya, saat saya sudah masuk menjabat, ada banyak tenaga honorer, ada tiga ribuan,” urainya.

Ia melanjutkan, mustahil juga untuk memberhentikan tenaga honorer yang saat ini sudah mengabdi bekerja di lingkungan pemerintahan.

“Apa mesti saya harus berhentikan semua, kan tidak mungkin. Nanti malah jadi masalah sosial baru. Sebenarnya diharapkan itu, tenaga honorer kalau masih butuh diangkat menjadi tenaga pegawai dengan perjanjian tertentu atau PPPK,” beber Khairul.

Baca juga: Tak Semua Tenaga Honorer Bisa Terakomodir di PPPK, Kepala BKPSDM Tana Tidung: Tergantung Formasinya

Namun lanjutnya, yang akan menjadi problem lagi nantinya, apakah mereka yang mengikuti tes nanti untuk honorer semua akan lulus dalam seleksi pengangkatan PPPK.

“Kalau tidak lulus, kan tambah lagi. Yang itu tidak lulus, ada lagi tambahan PPPK baru. Maka pasti tambah beban lagi,” urainya menggambarkan kondisi saat ini.