Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD Tarakan 2021, Ketua DPRD Beber Sikap dan Pandangan 7 Fraksi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Paripurna bahas pertanggungjawaban APBD Tarakan 2021, Ketua DPRD beber sikap dan pandangan tujuh fraksi.

Kegiatan Rapat Paripurna XXXII DPRD Kota Tarakan masa persidangan III tahun 2021/2022 digelar Selasa (14/6/2022) siang tadi.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Utama DPRD Tarakan membahas agenda pandangan umum anggota DPRD lewat pandangan seluruh fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tarakan tahun anggaran 2021.

Baca juga: Momen Hari Donor Darah Sedunia, PMI Tarakan Launching Apheresis, Perbulan Butuhkan Seribu Kantong

Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto tampak hadir dalam kegiatan paripurna tersebut.

Total ada tujuh fraksi menyampaikan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tarakan di tahun 2021.

Di antaranya Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Pembangunan Amanah Sejahtera (PAS) terdiri dari gabungan PKS, PAN da PPP, kemudian Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Nasdem.

Kegiatan paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali. Dikatakan Al Rhazali usai kegiatan paripurna, secara keseluruhan pandangan fraksi yang disampaikan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda.

Meski demikian tak ditampik pihaknya, memang ada masukan-masukan yang disampaikan sejumlah fraksi.

“Memang ada beberapa masukan-masukan yang harus dijawab dan diperjelas oleh pemerintah, apalagi tadi dari Fraksi PAS banyak sekali PR bagi pemerintah. Kita tunggu jawaban dari pemerintah seperti apa,” ungkap Al Rhazali.

Namun secara keseluruhan lanjutnya lagi, seluruh fraksi menerima dan selanjutnya akan ada beberapa tahapan lagi yang akan dilewati setelah pandangan umum fraksi.

“Nanti akan ada agenda jawaban pemerintah atas pandangan dan masukan fraksi. Selanjutnya kami akan buat pansus lalu pandangan akhir sekaligus penetapan. Masih ada tiga tahapan lagi, masih panjang,” beber Al Rhazali.

Ia mengungkapkan APBD yang sudah dicapai Pemkot Tarakan menurutnya memang masih ada hal yang perlu dievaluasi. Ia menjabarkan salah satunya dari sisi PAD yang masih harus dimaksimalkan lagi agar bisa memenuhi target.

Ia mencontohkan dari sisi infrastruktur perlu menjadi prioritas ke depannya.

Baca juga: Klaim Sudah Laksanakan Verifikasi Kota Layak Anak, Kepala DP3APPKB Tarakan Beber Tujuan Utama

“Misalnya kondisi jalan rusak, yang membahayakan pengendara, banyak berlubang,” urainya.

Ia mengakui memang secara pribadi belum ada yang melaporkan langsung ke pihaknya namun lanjutnya, secara resmi surat masuk ke DPRD Tarakan sudah ada.

“Rerata mengeluhkan daerah tempat tinggalnya masing-masing, minta diperbaiki jalannya, masih belum baik itu saja,” pungkasnya. (*)

Penulis: Andi Pausiah