Berita Tarakan Terkini

Ketua MUI Kabupaten Bulungan Tolak Kelompok Khilafatul Muslimin, Bertentangan Dengan UUD 1945

Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kabupatn Bulungan akhirnya merespons keberadaan Khilafatul Muslimin. Mereka menolak.

Penulis: - | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Ketua MUI Kabupaten Bulungan, Ustad Ridwan Labago 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kabupatn Bulungan akhirnya merespons keberadaan Khilafatul Muslimin.

Mereka menolak adanya kelompok yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua MUI Kabupaten Bulungan, Ustad Ridwan Labago menegaskan bahwa MUI Bulungan menjadi garda terdepan menentang adanya kelompok Khilafatul Muslimin.

Baca juga: Antisipasi Paham Radikalisme, Kemenag Bulungan Lakukan Sosialiasi Bersama Penyuluh Agama Islam

"Segala yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 harus disingkirkan. Tidak boleh itu," ucapnya Rabu (15/6/2022).

Sebab, jika kelompok yang bertentangan dengan UUD 1945 dibiarkan maka negara dan islam akan binasa.

"Memelihara negara itu sama seperti memelihara agama," ungkapnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Radikalisme di Masyarakat, Pemkab Bulungan Bentuk Kampung Pancasila di Gelatik  

Karena itu, MUI Bulungan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Siapapun yang merusak semua itu, MUI Bulungan siap mendukung," ujarnya.

Dalam hal ini, MUI Bulungan menegaskan bahwa sampai saat ini kelompok Khilafatul Muslimin belum terdeteksi di wilayahnya.

Ketua MUI Kabupaten Bulungan, Ustad Ridwan Labago
Ketua MUI Kabupaten Bulungan, Ustad Ridwan Labago (TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI)

Meski begitu, untuk membentengi generasi muda terhadap paham radikalisme, negara harus memikirkan kompetensi para guru yang mengajar murid.

"Jangan sampai ada guru yang mengajar untuk merusak negara. Tidak boleh ada guru yang merusak negara," ungkapnya.

Baca juga: Cegah Paham Radikalisme, Kakan Kemenag Bulungan Saimin Percaya Masyarakat Paham Cara Mengantisipasi

Meskipun memiliki ilmu, jangan sampai peserta didik menyusahkan negara. Karena itu, para guru juga harus di-monitoring (pemantauan).

"Tidak boleh mengajar orang sembarangan kalau bukan ahlinya. Karena kalau orang yang tidak memiliki keahlian maka negara akan rusak," ucapnya.

Menurutnya, kekacauan negara saat ini terjadi karena pendidikan. Misalnya, adanya aksi tawuran antar pelajar, yang kenapa hal seperti itu bisa terjadi dan siapa yang mendidik mereka.

Baca juga: Kepala BIN Daerah Brigjen TNI Sulaiman Sebut Kaltara Relatif Aman dari Ekstremisme dan Radikalisme

"Bukan hanya pelajar, mahasiswa saja sering tawuran. Jadi, pertanyaannya sekarang ini siapa yang mendidik mereka," ungkapnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved