Berita Kaltara Terkini
Dampak Regulasi dan Perubahan Sistem, BKAD Kaltara Minta Kemendagri Lakukan Ini
BKAD Kaltara menengarai program subsidi ongkos angkut (SOA) Penumpang yang kini menjadi polemik disebabkan oleh perubahan regulasi dan sistem di Kemen
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak BKAD Kaltara menengarai program subsidi ongkos angkut (SOA) Penumpang yang kini menjadi polemik disebabkan oleh perubahan regulasi dan sistem di Kemendagri.
Perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD ini meliputi perubahan tata cara perencanaan dan penganggaran yang berbasis kewenangan pemerintah.
Kini, pihak BKAD Kaltara tengah mengupayakan agar mata anggaran program subsidi ongkos angkut dapat terakomodasi.
Baca juga: Program SOA Penumpang Jadi Polemik, Kepala BKAD Kaltara Jelaskan Duduk Permasalahnnya
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, mengatakan masih melakukan komunikasi dengan pihak Kemendagri untuk mengurai persoalan tersebut.
"Kami sedang komunikasikan dengan teman-teman di Kemendagri, mudah-mudahan ada rekomendasi dari mereka, seperti ini program kegiatan yang pas," kata Denny Harianto, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Soal SOA Penumpang, DPRD Kaltara akan Bentuk Pansus hingga Tolak Bahas APBD, Ini Reaksi Gubernur
"Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa keluar dan kita anggarkan kembali," ujarnya.
Menurut Denny, jika secara sistem tidak ada mata anggaran untuk subisidi ongkos angkut akan tetapi pihaknya tetap menganggarkan hal tersebut di mata anggaran lain, maka bukan tidak mungkin hal tersebut justru akan membuat persoalan baru.
Atas dasar itulah, pihaknya belum menganggarkan program subisidi ongkos angkut hingga kini.
"Kita minta dimasukan, di mana program itu tepatnya di mana, apakah bisa lewat Dishub atau bagaimana, jangan sampai ini menjadi temuan," ujarnya.
Baca juga: Polemik SOA Penumpang tak Dianggarkan, DPRD Kaltara Minta Pemprov Cari Solusi Jangka Pendek
Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa dari sisi anggaran, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk SOA Penumpang sebesar Rp 14 miliar.
Tetapi karena mata anggaran tersebut tidak ada dalam sistem, maka pihaknya belum menganggarkan program tersebut.
"Secara anggaran kita siap, tidak ada masalah," tuturnya.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi