Meskipun Sembako Dipasok Tiap Hari, Masih Belum Cukup, Warga Krayan Sarankan Bisnis Dengan Serawak 

"Ada tiga badan usaha yang sudah direkomendasikan Gubernur Kaltara, Pak Zainal Paliwang ke KJRI di Serawak untuk menjadi fasilitator perdagangan di Krayan. Satunya berbentuk PT dan duanya koperasi," tutur Hasriyani.

Kendati begitu keputusan atas rekomendasi Gubernur Kaltara itu berada di tangan Pemerintah Sarawak. Sampai saat ini belum ada persetujuan yang diberikan.

"Soal pemasokan barang 1 pintu itu bukan maunya kita. Meskipun kita sudah memohon, persetujuan dari Pemerintah Serawak. Apalagi ada aksi protes begitu. Itu sudah jadi atensi Kemenlu dan Dubes," ungkapnya.

Lanjut Hasriyani,"Kenapa hanya 1 koperasi di Indonesia yang mereka sepakati termasuk 1 koperasi di Ba'kelalan. Itu untuk memudahkan mereka mengontrol barang yang masuk ke Krayan. Jangan sampai lumbung mereka kosong," pungkasnya.

Baca juga: Soal Aksi Penutupan Jalan di Krayan, Ini Respon Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kaltara

Jawaban Pemprov Soal Disparitas Harga Sembako

Kemudian mengenai harga sembako dari Serawak yang terbilang tinggi, Hasriyani menyebut perdagangan resmi tersebut diketahui oleh kedua negara.

Sehingga barang yang masuk ke Krayan dimonitor oleh Pemerintah Serawak.

"Artinya barang yang bersubsidi di negara Serawak tidak mungkin dikeluarkan. Pasti ada kontrol. Berbeda dengan perdagangan di Sebatik. Meskipun perbatasan tapi ilegal jalurnya. Sehingga bisa saja barang bersubsidi masuk melalui Sebatik," imbuhnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.