Berita Bulungan Terkini

Dorong Percepatan Pembangunan KIPI, Pemkab Bulungan Kebut Urusan Perizinan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemkab Bulungan dan Pemrov Kaltara membahas proyek pembangunan KIPI.

Penulis: - | Editor: Sumarsono
HO/Pemkab Bulungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara Selasa (12/7/2022) membahas percepatan pembangunan KIPI. 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemkab Bulungan dan Pemrov Kaltara, Selasa (12/7/2022) kemarin.

Dalam pertemuan itu, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan untuk percepatan pembangunan  Kawasan Industri Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkuadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Bupati Bulungan Syarwani kepada TribunKaltara.com, Rabu (13/7/2022), menuturkan ada tiga poin penting yang disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait percepatan pembangunan KIPI.

Salah satunya, kata Syarwani tentang penyelesaian perizinan bangunan dermaga (jetty) yang menjorok ke laut dalam posisi tegak di kawasan industri tersebut.

Baca juga: Diundang ke Istana, Gubernur Kaltara Zainal Sebut Presiden Serius Soal KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi

“Bapak Menteri menargetkan paling cepat 15 Agustus pembangunan dermaga sudah dilakukan,” ungkapnya Rabu (13/7/2022).

Untuk itu, lanjut Syarwani, Menko Marves mendorong agar Kementerian terkait dapat mempercepat proses perizinan, sehingga pembangunan bisa segera terealisasi.

“Pembangunan dermaga ini penting untuk sebagai tempat mobilisasi alat dan meterial,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Syarwani pembangunan dermaga dinilai sangat vital, sebab jika tidak segera dibangun maka kegiatan konstruksi di KIPI akan terhambat.

Dalam pertemuan itu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menekankan kepada Pemkab Bulungan terkait izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Bahas Proyek KIPI Tanah Kuning Mangkupadi, Kapolda Kaltara Dialog Tatap Muka Dengan Warga Terdampak

“Jadi, perlu ada ketegasan terkait progres PLTA yang sekarang ini masih berjalan lamban,” ungkapnya.

Syarwani menambahkan, Rakor yang diselanggarakan Kemenko Marves itu sekaligus untuk penguatan koodinasi antar kementerian/lembaga dan Pemkab Bulungan guna mendukung percepatan pembangunan.

“Saya juga sudah menyampaikan beberapa hal penting untuk penguatan dalam percepatan pembangunan KIPI.

Baca juga: Ada Proyek KIPI dan Layani Masyarakat, Damri akan Membuka Rute Tanjung Selor - Mangkupadi

Salah satunya, penguatan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Keyakinan dan harapan kita bersama melalui kesuksesan pembangunan KIPI akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur," ungkapnya.

Tindak Lanjut Rapat Terbatas Menteri dengan Presiden

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan Bulungan, Jahrah mengungkapkan, Rakor ini merupakan tindak lanjut rapat terbatas Presiden dan sejumlah Menteri terkait percepatan progres pembangunan KIPI.

“Percepatan penyelesaian perizinan meliputi addendum (jilid tambahan) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) laut,” ucapnya.

(*)

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved