DPRD Kaltara Minta Pemerintah Pastikan Status Jalan di Malinau: Jalan Negara, Swasta tak Boleh Lewat

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sejumlah masyarakat dan tokoh adat Malinau yang tergabung dalam Tim Peduli wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitar, mendatangi Gedung DPRD Kaltara.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terhadap sejumlah permasalahan di Malinau Selatan, salah satunya persoalan akses jalan yang digunakan oleh pihak perusahaan sebagai jalan angkut batubara.

Menurut perwakilan masyarakat, keberadaan truk batubara di akses jalan tersebut menyebabkan masyarakat pengguna jalan terganggu, mulai dari kondisi jalan yang rusak hingga polusi yang dihasilkan dari truk pengangkut batubara.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Kaltara meminta pihak pemerintah untuk memastikan status jalan tersebut.

Baca juga: Tokoh Adat Malinau Pertanyakan Status Jalan Batu Bara, Ini Respons Dinas PUPR Perkim Kaltara

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, jika status jalan tersebut sudah dipastikan adalah jalan milik negara, maka pihak swasta atau perusahaan pertambangan batubara dilarang untuk melewati akses jalan tersebut.

"Kalau itu jalannya pemerintah, maka pemerintah negara punya kewajiban untuk memperbaiki," kata Fenry Alpius, Senin (18/7/2022).

"Dan kalau sudah diperbaiki, pihak swasta tidak boleh pakai jalan itu," ungkapnya.

Menurut Fenry, pihak perusahaan harus menaati aturan dan membangun jalan sendiri.

Terlebih selama ini kekayaan alam Malinau sudah dikeruk untuk keuntungan perusahaan.

Baca juga: PKS Kaltara Siapkan Bakal Calon Legislatif, Target 27 Kursi di Provinsi, Kabupaten dan Kota

"Pihak swasta dia punya modal besar, dia ambil sumber daya alam masyarakat, dia punya kewajiban bangun jalan untuk usaha pertambangannya sendiri," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi