Berita Kaltara Terkini

Pemerintah Akan Hapuskan Tenaga Honorer, Sekprov Kaltara Segera Rapatkan dengan OPD Lakukan Pemetaan

Tahun 2023 pemerintah pusat bakal lakukan penghapusan tenaga honorer. Sekprov Kaltara: kita baru rapatkan nanti dengan OPD.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Sekprov Kaltara, Suriansyah. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak Pemprov mengaku belum memiliki solusi terkait rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan pada tahun 2023 mendatang.

Sekprov Kaltara, Suriansyah, mengatakan pihaknya baru akan melakukan rapat untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara.

"Itu juga baru mau kita rapatkan nanti kita rapatkan dengan OPD (Organisas Perangkat Daerah) terkait untuk kita petakan dulu," kata Suriansyah, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer Picu Meningkatnya Angka Pengangguran, Samoel: Semoga Ada Solusi

"Kita petakan dulu berapa jumlah dan kompetensi mereka dan di mana saja mereka bertugas," ungkapnya.

Menurut Suriansyah, setelah hasil pemetaan didapatkan, pihaknya baru akan merumuskan alternatif solusi.

Baca juga: BKPSDM Tana Tidung Tahun Ini tak Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK,  Fokus Data Tenaga Honorer

Salah satu alternatif solusi seperti halnya dengan menggunakan jasa tenaga kerja alih daya atau outscourcing masuk dalam pertimbangan pihak pemprov.

Tak hanya itu, pihaknya juga membuka peluang akan merekomendasikan tenaga honorer yang bekerja di lingkup pemprov untuk dapat bekerja di sektor perusahaan swasta.

Perwakilan Tenaga Honorer saat diterima beraudiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kaltara (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)
Perwakilan Tenaga Honorer saat diterima beraudiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kaltara (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

"Setelah dipetakan baru kita carikan alternatif solusi, kalau outsourcing nanti kita komunikasikan dengan pusat," ujarnya.

"Jadi kita petakan dulu apakah bisa tetap di pemerintahan atau bisa kita rekomendasikan ke perusahaan," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved