Berita Tana Tidung Terkini

Penghapusan Tenaga Honorer Picu Meningkatnya Angka Pengangguran, Samoel: Semoga Ada Solusi

Penghapuasan tenaga honorer di lingungan pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan MenPAN RB dapat memicu meningkatnya jumlah pengangguran.

Penulis: Risnawati | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tana Tidung, Samoel, saat ditemui di halaman Kantor DPRD Tana Tidung, Jumat (15/7/2022) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait penghapusan tenaga honorer akan berlaku mulai tahun 2023 mendatang.

Aturan tersebut, tentunya berlaku di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Tana Tidung.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dalam waktu dekat juga akan melakukan pendataan tenaga honorer di setiap organisasi perangkat daerah.

Baca juga: BKPSDM Tana Tidung Tahun Ini tak Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK,  Fokus Data Tenaga Honorer

Terkait penghapusan tenaga honorer ini, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tana Tidung, Samoel memprediksi, angka pengangguran di Kabupaten Tana Tidung akan meningkat.

Mengingat, jumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang cukup banyak.

"Tentu dengan penghapusan ini, jumlah pengangguran di KTT akan meningkat.

Karena kan tidak semua tenaga honorer ini bisa ikut CPNS maupun PPPK nantinya," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (15/7/2022).

Tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, saat bertugas mengambil sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sesayap, Jumat (15/7/2022)
Tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, saat bertugas mengambil sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sesayap, Jumat (15/7/2022) (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Adanya aturan penghapusan tenaga honorer, dia berharap pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat mencarikan solusi bagi nasib para tenaga honorer ini.

Sehingga, para tenaga honorer tersebut tidak kehilangan penghasilan dan menambah angkat pengangguran di Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: 2023 Pemerintah Hapus Honorer, BKD Kaltara Sebut Pertimbangkan Sejumlah Solusi, Ini Penjelasannya

"Saya secara pribadi, tentu nggak mau peraturan seperti itu dikeluarkan. Tapi, kan kita tidak bisa melanggar karena ini sudah dari pusat," katanya.

Kader Partai Hanura itu mendorong pemerintah Kabupaten Tana Tidung, agar menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Tana Tidung.

Seperti perusahaan tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, maupun perusahaan lainnya yang bergerak di Kabupaten Tana Tidung.

Dengan begitu, para tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS dan PPPK, bisa bekerja di perusahaan tersebut.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Pemkab Bulungan Lakukan Rapat Internal, Bupati Syarwani: Masih Dibutuhkan

"Jadi, para tenaga honorer ini bisa tercover semua. Ndak ada yang jadi pengangguran.

Kalau kita ndak bantu dorong ke sana (perusahaan), mungkin aja mereka ndak tau mau ke mana lagi cari kerja," pungkasnya.

(*)

Penulis: Risnawati

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved