Warga Seludau Ini Dukung Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT, tapi Lokasinya Bukan di Bundaran

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Seorang warga Desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir John mengaku mendukung pembangunan Pusat Pemerintahan KTT atau Kabupaten Tana Tidung, namun lokasinya bukan di Bundaran HU.

Bicara saat acara sosialisasi di Kecamatan Sesayap Hilir, John menyampakan alasan mengapa tak ingin pembangunan Pusat Pemerintahan KTT di sekitar kawasan bundaran.

Menurutnya, cukup banyak masyarakat, terutama warga Desa Seludau yang mengais rezeki di sekitar kawasan tersebut.

Sebagai informasi, sebagian besar wilayah Desa Seludau masuk dalam kawasan rencana Pusat Pemerintahan KTT.

Baca juga: Polsek Sesayap Hilir Dukung Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT di Kawasan Bundaran, Asal Tak Salah!

"Bukan kami tidak setuju, kami siap jiwa raga kami ikut berpartisipasi membangun Pemkab Tana Tidung," katanya, Rabu (27/7/2022)

Menurutnya, tujuan pembangunan pusat pemerintahan sejatinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, cukup tidak elok jika pembangunan pusat pemerintahan itu dibangun di kawasan tersebut.

"Bagaimana mau menyejahterakan masyarakat, kalau jelas-jelas ada masyarakat yang menaruh kehidupan di sana," katanya.

Baca juga: Sebagian Wilayah Seludau Masuk Kawasan Pusat Pemerintahan KTT, Kades Rustam Minta Solusi Terbaik

Oleh karena itu, dia menginginkan polemik pusat pemerintahan ini, dicarikan solusinya terlebih dahulu.

Wacana pembangunan Pusat Pemerintahan KTT di kawasan bundaran sangat meresahkan masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan tersebut.

John meminta, rencana pembangunan Pusat Pemerintahan KTT di kawasan bundaran dihentikan sementara, sampai menemukan titik terang dalam persoalan tersebut.

Baca juga: Akhir Mei 2022 Laporan Akhir Dibahas, Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT Optimis Dimulai Tahun ini

"Nah, ayo kalau memang mau rangkul kami, sama-sama kita cari jalan keluarnya.

Jangan sampai kebijakan penguasa, kebijakan politik berdampak buruk ke masyarakat. Tapi mengatasnamakan masyarakat sampai ke pusat sana," tandasnya.

(*)