Pastikan Layanan Kesehatan Berjalan Optimal, Gubernur Kaltara Sidak RSUD dr Jusuf SK di Kota Tarakan

Begitu juga dengan program kegiatan lainnya, khususnya pengadaan.

Ini agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur, jangan sampai menyimpang dari aturan.

Apalagi sampai bermain-main soal anggaran.

“Saya selalu ingatkan kepada jajaran Pemprov Kaltara, untuk tidak bermain-main soal anggaran.

Pengelolaannya harus betul-betul sesuai aturan. Jangan ada kegiatan fiktif, termasuk mark-up,” katanya.

Saat ini, lanjut Gubernur, RSUD dr H Jusuf SK menjadi pilot project dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Manajamen Risiko secara struktur ini, merupakan yang pertama dilakukan di Provinsi dan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia secara kelembagaan organisasi non perbankan dan keuangan.

Bahkan dalam penguatannya, Manajemen Risiko Terintegrasi ini akan di-backup oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kaltara.

Diharapkan dengan implementasi Manajemen Resiko Terintegrasi dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tidak terjadi penyimpangan agar para aparatur terhindar dari jerat hukum. (dkisp)