Pasca PPDB, 30 Orang Tiap Hari Minta Bantuan ke Dinsos Tarakan, Arbain Sebut Layani BPS Kesehatan 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan pendidikan tingkat SD hingga SMA se-Kota Tarakan, jumlah permohonan minta bantuan dari masyarakat kepada Pemkot Tarakan mencapai 30 orang setiap hari.

Namun jika dibandingkan tahun 2021 lalu jumlah pemohon mencapai 50 orang per hari, sehingga tahun ini dianggap sedikit lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Pemberdayaan Masyarakat KotaTarakan Arbain, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Ketua HKTI Tana Tidung Ibrahim Ali Akan Berikan Bantuan ke Kelompok Tani: Pupuk dan Bibit

Arbain mengungkapkan, bahwa, melihat data yang ada secara keseluruhan, permintaan masyarakat akan jalur afirmasi semakin bertambah.

Namun Arbain menegaskan Dinsos hanya melayani masyarakat yang ingin mengajukan BPJS Kesehatan dengan tujuan mendapat jaminan kesehatan gratis.

“BPJS ini ada tiga sumber, ada dari APBN, BPJK, dan pemda yakni provinsi dan kabupaten/kota. Nah kalau mereka datang ke sini dengan niat untuk mendapatkan afirmasi, karena afirmasi itu kan yang menerima program. Jadi yang kami tahu, dia berurusan di sini adalah untuk mendapat jaminan BPJS kesehatan, nanti kami melakukan wawancara dan melihat kondisi di lapangan,” ungkapnya. 

Baca juga: Tak Diterima Masuk di SMAN 1 Nunukan Jalur Afirmasi, Hairun Nisa Tertunduk Menetaskan Air Mata

Lebih lanjut kata Arbain, dari permohonan tersebut Dinsos tidak menyetujui seluruhnya dikarenakan keterbatasan kuota.

Menurut Arbain, pihaknya hanya mengusulkan, sementara kewenangan berasal dari Kemensos.

“Kalau di daerah kita tahu bahwa kemampuan APBD kita misalkan Tarakan hanya Rp 10 miliar se tahun, itu bisa menampung untuk berapa orang? Kan jelas kuotanya. Kalau lebih dari itu, maka kami tidak bisa membayar iurannya, makanya menurut saya itu berdasarkan kemampuan APBD kita,”ungkapnya.

Menurut Arbain pelajar yang datanya masuk dalam program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan untuk masuk ke DTKS itu kalau pakai APBN kata Arbain harus memberi usulan, sehingga sebulan sekali di-SK-kan oleh Kemensos.

"Nah, Kemensos-lah yang mengerti apakah yang bersangkutan dapat masuk atau tidak," ujarnya.

Karena biasanya, menurut sepengetahuan Arbain, hal ini sama seperti kuota haji, yang jika dari daerah lain yang masih kosong kuotanya, dapat digantikan dari Tarakan.

Baca juga: Khairul Akui Belum Terima Laporan Keluhan PPDB, Kuota Afirmasi Ditambah Akomodir Warga tak Mampu

“Nah, afirmasi itu untuk bisa diberikan keterangan tidak mampu, maka harus masuk ke DTKS. Jadi memang angkanya tidak bisa kami pastikan karena Mensos yang pegang data base-nya, tapi kami wajib mengusulkan. Nanti sebulan sekali di SK kan. Misalnya dalam satu bulan ada 100 pemohon, tapi dalam sebulan yang disetujui hanya 10-20 orang. Yang lainnya ngantre,” jelasnya.

“Makanya kalau terkait afirmasi nanti kita nggak tahu yang jelas mereka (masyarakat) ke sini ingin mendapatkan bantuan program BPJS. Kalau sudah masuk DTKS, maka sudah bisa menerima program, itulah yang dinamakan afirmasi. Tapi hanya SD dan SMP kalau SMA itu dari provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, kata Arbain, Dinsos mendata di Tarakan memiliki 300 pemohon, karena setiap hari itu rata-rata 30 orang, namun layak atau tidaknya itu nanti akan di-assesment, sebab Kementerian Sosial memiliki banyak sumber data yang tidak hanya berasal dari Dinsos saja namun juga BPS.

Baca juga: Hari Pertama PPDB Jalur afirmasi di SDN 041Tarakan Sepi Pendaftar, Paling Banyak yang Pilih Zonasi