Sekda Nunukan Sebut Nakes di Pelosok Perbatasan Dibantu Honorer Pemkab, Minta Ini ke Menteri PANRB

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Keberadaan tenaga honorer yang terancam akan dihapuskan pada tahun 2023 mendatang menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan RI-Malaysia.

Diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yakni PNS dan PPPK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus menganggap sampai saat ini keberadaan tenaga honorer di daerahnya sangat penting dalam membantu pelayanan publik pemerintah daerah.

Bahkan ia menyebut tenaga kesehatan (Nakes) di pelosok perbatasan merupakan honorer pemerintah daerah.

Baca juga: Non ASN Didata, Sekda Minta Kepala OPD Segera Kumpulkan Data Honorer di Lingkungan Pemkab Nunukan

"Wilayah III (pelosok) kita punya Pustu (Puskesmas pembantu) dan Puskesmas. Nakes di sana itu banyak honor Pemda. Itupun jumlahnya sangat kurang," kata Serfianus kepada TribunKaltara.com,

Sehingga kata Serfianus, wacana penghapusan tenaga honorer khawatirnya membuat layanan kesehatan di pelosok perbatasan jadi stagnan bila tidak diafirmasi melalui rekrutmen PPPK.

Ia menyampaikan pihaknya sudah mengusulkan sekira 200-san Nakes honorer kepada Kementerian PANRB untuk kebutuhan 2023 mendatang.

"Nakes kita usulkan untuk kebutuhan tahun depan. Dan itupun rekrutmennya sesuai kemampuan fiskal kita. Karena gaji PPPK dari anggaran daerah," ucapnya.

Dia berharap Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dapat memberikan pertimbangan khusus dalam perekrutan PPPK untuk Nakes honorer di pelosok perbatasan.

"Tenaga honorer guru dan bidang kesehatan itu sangat membantu pelayanan publik di Nunukan. Sementara itu kita dihadapkan dengan kondisi kepegawaian yang kurang. Kalau tidak diakamodir melalui PPPK bisa stagnan layanan kesehatan di pelosok," ujarnya.

Baca juga: Temukan Kerugian Negara Rp 2,1 Miliar, Tipidkor Polres Nunukan Panggil Manajemen RSUD Klarifikasi

Tak hanya Nakes, Serfianus mengungkapkan tenaga dokter juga masih kurang di wilayah perbatasan. Bahkan tak semua Puskesmas dari 21 kecamatan memiliki dokter.

Sehingga dia meminta kepada Dinas Kesehatan Nunukan untuk melakukan pemetaan jumlah Nakes dan dokter di 21 kecamatan.

"Kita harus mulai hitung kebutuhan Nakes dan dokter kita utamanya di pelosok. Kalau butuh dokter minimal dua di Puskesmas ya kita upayakan agar direkrut," tuturnya.

Penulis: Febrianus Felis