Sebaran Non ASN Malinau Mulai Dipetakan, Data Pegawai OPD Disetor Awal September 2022 Ini

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau (BKPP Malinau) sedang mendata sebaran pegawai non-ASN.

Pendataan tersebut mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi BKPP Malinau, Maksuel menjelaskan saat ini sedang dilakukan pemetaan sebaran pegawai Non-ASN di Malinau.

Data sementata, lebih 3 ribu pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau berstatus sebagai pegawai non-ASN.

Baca juga: Andalkan Swadaya, Pertunjukan Seni Budaya Dayak Sukses Digelar di Malinau, Ini Kata Dispar Kaltara

"Pendataan dilakukan di masing-masing instansi. Kita di BKPP memberi deadline tanggal 5 (september 2022). Dan secara kesuluruhan tenggat waktunya sampai 30 September," ujarnya.

Pemetaan jumlah pegawai non-ASN dilaksanakan terpadu lintas organisasi perangkat daerah untuk diserahkan kepada BKPP Malinau.

Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan oleh BKPP Malinau ke pada Kementerian PAN RB paling lambat 30 September 2022 mendatang.

Pemetaan pegawai non-ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK efektif pada 2023 mendatang.

Nantinya, hanya dikenal 2 jenis perangkat kepegawaian yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan PNS atau Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Tarian Hudoq Aru, Ritual Sakral Simbol Kesuburan dan Kedamaian Khas Suku Dayak Kayan Malinau

"Pendataan sementara kira lakukan. Jadi sesuai ketentuannya nanti hanya dikenal 2 jenis pegawai. Yakni P3K dan PNS. Ketika semua selesai akan kami ajukan ke kementerian," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri