Aksi Merah Putih akan Digelar Hari Ini, Berikut Penjelasan Lengkap Kepala Satpol PP Kota Tarakan

Kemudian lanjutnya, sepulang dari kegiatan di Tanjung Selor, ada juga permintaan pawai di Tarakan.

“Kirab tidak dilakukan di Tarakan karena Tarakan sudah tahun kemarin, barangkali tahun depan.

Lalu karena permintaan terus maka dirangkai kegiatan pawai pembangunan,” ujarnya.

Adapun merespons persoalan tidak berkoordinasi dengan dinas terkait, sesungguhnya lanjut Sabirin, pihaknya sudah melakukan koordinasi, baik dengan Disporapar, Satpol PP dan BPBD serta Dishub.

“Nanti secara teknis ke Che Ageng bagaimana bolak balik urus itu permohonan untuk koordinasi itu.

Kalau kemudian itu yang menjadikan alasan tidak ada koordinasi, kemudian keluar rekomendasi wali kota tidak mengizinakan, saya tidak tahu. Hanya beliau yang tahu jawabannya,” ujarnya.

Lanjutnya, pada intinya setiap warga negara mempunyak hak sama untuk memeriahkan HUT ke-77 RI 

Dan itu momentum yang ingin dilakukan pihaknya. Dan juga pembiayaan pawai ini tidak sepeserpun dari anggaran pemerintah.

“Ini uang insiatif patungan komunitas yang memiliki keinginan punya animo besar bagaimana kemudian ada media, ada space ruang mengekspresikan kegembiraan menyambut HUT ke-77 RI 

Ini kemudian kami fasilitasi. Dan kami sampaikan ke masyarakat luas,” ujarnya.

Adapun lanjutnya persoalan keamanan, kebersihan, ia mengakui malam kemarin sudah melakukan technical meeting dan komitmen akan menjaga bersama jalannya acara.

“Persoalan keamanan, akan kita jaga bersama. Harus dipahami persoalan stabilitas provinsi, kota, negara ini tidak kemudian menjadi dominasi pemerintah.

Bahkan masyarakat, ketika terganggu bahkan tanpa diminta, akan turun. Bahkan kadang pemerintah kewalahan.

Ini animo masyarakat. Oleh karena itu saya menyayangkan tidak direkomendasikan,” lanjutnya.

Namun lanjutnya, tidak menjadi persalan dan pihaknya ingin tetap memperlihatkan ada ruang space berkreasi, mengaktualisasikan diri dalam perayaan itu.

“Jadi kami coba fasilitasi ubah agendanya menjadi Aksi Merah Putih yang nantinya rutenya dari Bandara Juwata ke Sebengkok Tiram. Pukul 13.00 WITA.

Sehingga aksi itu cukup pemberitahuan. Tidak dengan izin,” tegasnya.

Ia menambahkan lagi, berbicara UUD, jelas mengatakan setiap anak bangsa, mempunya hak berserikat, berkumpul, dan lain-lainnya.

Ketika keinginan anak bangsa dihalangi diberangus lalu kemudian dibubarkan sesungguhnya itu adalah pelanggaran HAM.

“Konsekuensinya ke depan ketika ada pembubaran maka kami akan melaporkan terhadap kegiatan aksi itu ke Komnas HAM. Ini masih ada waktu mari berpikir jernih.

Ingin bagus, sama-sama bagus, semangat menyambut kemerdekaan, mari berpikir jernih tanpa kemudian punya ego bahwa saya yang berkewenangan untuk memberikan space ke masyarakat untuk berkretivitas.

Masyarakat punya hak. Paritisipasi masyarakat, merupakan ide pemerintah juga menggeliatkan pembagunan,” jelasnya.

Juga berdasarkan UU No.4 tahun 2005 tentang Musrembang, semangat UUD itu adalah adanya pembangunan parsitipatif sifatnya.

“Cuma sayang yaa partisipasi mentok sekadar menggugurkan kewajibannya.

Ini ada keinginan anak bangsa berparitispasi, lalu kemudian dibubarkan dihalangi,” keluhnya.

Kembali ditanyakan apakah akan tetap melaksanakan pawai pembangunan siang ini?

Dijelaskan Sabirin pihaknya tetap akan melaksanakan.

“Kami akan tetap jalan. Dan rute diubah. Temanya menjadi Aksi Merah Putih dengan tema Merangkai Keragaman, Keberagaman, Menebar Kebaikan. Peserta dua ribuan,” jelasnya.

Ia mengembalikan kepada masyarakat akan memaknai Aksi Merah Putih adalah sama dengan pawai pembangunan atau tidak.

Ia juga ditanya apakah untuk aksi ini pun sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait?

Sabirin mengungkapkan hanya sekedar memberikan laporan pemberitahuan.

“Aksi Merah Putih itu pawai jadinya. Aksi itu hanya sekadar memberikan laporan pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

Karena kalau aksi demo segala macam tidak perlu izin cukup pemberitahuan.

Silakan komunitas bereksperesi, barangkali ada mau nampilkan budayanya aksinya. Start jam 1 siang dari Bandara ke Sebengkok,” jelasnya.

Ia menambahkan jika sampai dilakukan pembubaran oleh Satpol PP, ia menegaskan sekali lagi aksi ini hanya cukup dengan pemberitahuan.

“Ya sebenarnya, karena kita ni aksi, ya cukup pemberitahuan, keliru juga mau melakukan pembubaran.

Ya kita tetap jalan sajalah.

Tapi jelas mereka punya niat baik, kita juga punya niat baik. Niat baik harus ketemu.

Mari kita lihat ini persoalan dengan baik. Kita tidak membuat kericuhan dan lainnya,” pungkasnya.

Baca juga: Semarak Peringatan HUT ke-77 RI, Puluhan Siswa SD Ikut Belajar Melukis di Museum Sejarah Tarakan

Terungkap Alasan Wali Kota Tarakan dr Khairul tak Memberikan Izin Pawai Pembangunan Siang Ini

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Tarakan dr Khairul tak memberikan izin pelaksanaan pawai pembangunan yang akan dilaksanakan pada Minggu (28/8/2022) siang nanti.

Alasannya, sampai saat ini pihak panitia belum melakukan koordinasi dan pengurusan terkait syarat atau standar yang harus dipenuhi dalam membuat even besar apalagi melibatkan sampai ribuan orang.

Dikatakan Wali Kota Tarakan dr Khairul dalam hal ini pihaknya tidak melihat siapa yang membuat even

Selama semua syarat standar aturan yang ditetapkan tidak dilaksanakan, maka Wali Kota Tarakan dr Khairul akan tegas tidak memberikan izin rekomendasi pelaksanaan sebuah even.

Wali Kota Tarakan dr Khairul juga menegaskan, tidak hanya pawai pembangunan, banyak even besar yang tidak memenuhi prosedural ditolak pihaknya untuk diadakan karena berkaitan dengan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan saat melibatkan masyarakat.

“Sebelumnya juga sudah ada beberapa kegiaatan ditolak kegiatan yang tiba-tiba buat dan mengumpulkan massa.

Efeknya macam-macam. Salah satunya, bisa mengganggu lalu lintas jika tidak diatur dengan baik,” ungkap Wali Kota Tarakan dr Khairul

Kemudian lanjutnya, hal lain perlu diperhatikan yakni potensi kerusakan fasilitas umum (fasum).

Ini sudah pernah terjadi sebelumnya yakni saat Bedug Sahur Ramadan kemarin.

“Semua taman hancur, pembatas pagar hancur, penonton kalau sudah ngumpul tidak bisa dikendalikan.

Makanya harus diantisipasi, harus ada pengaturan dan tidak bisa dadakan,” ujarnya.

Kemungkinan saat itu lanjutnya, koordinasi kurang dan ia waktu itu datang atas permintaan Karang Taruna Kota Tarakan dan berpikir bahwa semua sudah clear.

“Saya pikir sudah oke. Saya juga tidak mengecek lagi.

Saya kasih izin. Dan besoknya, teman-teman OPD komplain juga ke Wali Kota saat itu. Belum sampahnya berhamburan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, contoh kecil ketika ingin melakukan upacara HUT ke-77 RI saja kemarin digelar di halaman Pemkot Tarakan, harus ada rapat koordinasi dengan semua unsur.

“Siapa yang mengurusi kesehatan. Siapa yang mengurusi keamanan. Kan begitu. Ini kan negara.

Jangan ego, kita hidup di tengah masyarakat.

Jangan hanya memikirkan even sendiri, pikirkan dampak ke yang lain, pengguna jalan kan tidak boleh dihalangi.

Kebersihannya bagaimana. Kan kalau sudah koordinasi, kebersihannya kan sudah langsung kerja disiapkan,” tegasnya.

Belum lagi pengaturan kendaraan lanjutnya.

Jangan sampai banyak kendaraan yang tidak diatur maka mobil tiba-tiba asal nyelonong pasti akan bermasalah lanjutnya.

“Yang begini harus diatur. Kecuali buatnya dalam gedung, terserah.

Pasti nyewa gedung, gedung oke silakan. Kalau hadirkan massa banyak tetap izin karena menyangkut keselamatan banyak orang.

Dan juga menyangkut kenyamanan orang lain serta ketertiban dan kebersihn. Kota harus diatur dengan baik,” tegasnya lagi.

Ia menegaskan, kegiatan pawai pembangunan yang dijadwalkan siang ini, pihaknya mengakui tidak ada koordinasi sebelumnya.

DLH juga mempertanyakan, minimal lanjutnya harus melapor ke DLH untuk berkoordinasi.

“Siapa yang mengurusi kebersihan, lalu lintasnya ke Dishub dan Lantas.

Contoh 1 Muharram kemarin di Mulawarman rencananya dilakukan tapi kami pindahkan ke stadion dan itu pun disimulasi,” lanjutnya.

Alasannya jika dipaksa diadakan di jalan protokol dengan kondisi dadakan akan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Sehingga momen Pawai 1 Muharram kemarin, dialihkan ke Stadion Datu Adil.

Pihaknya memanggil Dishub dan Satpol PP dan Dinas Pariwisata dan semua disimulasi karena jumlah orang yang dilibatkan mencapai ribuan orang.

“Mereka bertugas mengatur bagaimana agar tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Bagaimana masuk keluar, disimulasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Negara harus adil, tidak boleh membiarkan liar begitu. Itu namanya no manajemen.

Gak boleh auto pilot negara ini. Harus ada yang urus, itulah gunanya wali kota dipilih, untuk mengatur,” tegasnya.

Ia melanjutkan, berkaca pada pengalaman pelaksanaan bedug sahur kemarin, pihaknya juga sebelumnya sudah melakukan peneguran kepada Karang Taruna karena pihak Karang Taruna yang melaporkan ke pihaknya dulu saat bedug sahur.

“Waktu itu sudah ditegur karena saya tahunya Karang Taruna.

Saya tanya waktu itu, Karang Taruna mengharap saya hadir.

Saya pikir semua sudah oke, kan biasanya begitu. Kan koordinasi dulu sama dinas teknisnya harusnya,” tegasnya.

Ia menegaskan Karang Taruna ditegur karena Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk pemerintah.

Maka harus berkoordinasi dengan baik karena membawa nama negara.

“Saya tidak melihat siapa dia. Kalau tidak sesuai prosedur pasti kami tidak kasih izin.

Kalau sudah korodinasi lapor, semua sudah oke, siapa bertanggung jawab ini, silakan jalan,” jelasnya.

Namun lanjutnya, persoalan kemarin, justru dari instansi misalnya DLH dan Dinas Pariwisata pun tidak tahu siapa yang mengadakan dan belum ada izin.

“Mereka tanya, Pak Wali ini sudah ada izin, saya jawab tidak tahu juga, siapa yang buat, masyarakat banyak tanya juga.

Saya pikir sudah koordinasi juga dengan DLH, dan lainnya,” lanjutnya.

Ia menambahkan pihaknya sudah memberikan jawaban dengan resmi kepada pihak yang mengajukan even bahwa apa saja yang harus mereka lakukan.

“Silakan saya minta, ini tidak kita setujui untuk ini.

Silakan dulu kordinasi dengan dinas terkait.

Rapatkan baik baik, kalau sudah oke jalan. Kalau ada apa apa tinggal ditanya siapa yang bertanggung jawab.

Biasanya jika koordinasi lancar baik, maka jalannya akan baik,” urainya.

Ia sekali lagi menegaskan, jika ingin membuat even, minimal melaporkan kepada instansi terkait supaya tujuannya dalam rangka pengamanan, kebersihan, ketertiban bisa terjaga dan sinergi.

“Ini untuk menjaga semua, kehidupa nadi Tarakan tetap berdenyut.

Jangan sampai buat acara, tiba-tiba mau nutup jalan.

Misalnya kalau ada pasien gawat darurat mau dibawa ke rumah sakit, tutup smua jalan, bagaimana?” lanjutnya.

Termasuk misalnya ia kembali memberikan contoh pelaksanaan Pawai 1 Muharam kemarin, meski komitmen tidak menutup jalan, masyarakat tidak bisa dikendalikan saat pelaksanaan.

“Mungkin komitmen tidak tutup jalan.

Tapi tidak bisa dikendalikan penonton.

Tiba tiba ditutup jalan, orang yang mau berangkat mau masuk ke bandara atau dari bandara mau lanjut ke mana, jadi terhalang,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah