Mahasiswa Malinau Tolak Kenaikan BBM
Akomodir Tuntutan Cipayung Plus Malinau Soal Tata Kelola BBM Bersubsidi, DPRD Janji RDP Bersama OPD
Akomodir tuntutan masa aksi yang berasal dari mahasiswa tergabung di Cipayung Plus Malinau soal tata kelola BBM Bersubsidi, DPRD janji RDP bersama OPD
Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Aksi mahasiswa menolak kenaikan harga dan tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Malinau berlanjut dalam sesi dialog bersama Anggota DPRD Malinau.
Mahasiswa disambut oleh Ketua DPRD Malinau dan perwakilan lengkap komisi dan Ketua Fraksi di Kantor DPRD Malinau.
Tujuh tuntutan dibacakan Koordinator aksi Cipayung Plus Malinau, Bhimby Fadhilla diantaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, memberantas mafia BBM, subsidi tepat sasaran.
Selain itu menuntut pemerintah kabupaten menertibkan eceran hingga mendesak 3 SPBU di wilayah kota beroperasi rutin.
Baca juga: Mahasiswa Marah, Dihadang Masuk Bertemu Perwakilan Rakyat di Kantor DPRD Malinau
Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menerangkan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa benar dengan kondisi yang terjadi hari ini di Malinau.
Kenaikan BBM di Malinau berbeda dengan wilayah lain.
Dikarenakan akses dan kondisi geografis di wilayah perbatasan dan pedalaman Malinau menambah runyam permasalahan.
"Sebenarnya ini sudah menjadi pembahasan kita juga di DPRD. Karena untuk daerah Malinau harga BBM juga sudah tinggi. Apalagi sekarang ini kondisi ekonomi masyarakat baru mau pulih setelah pandemi," ujarnya, Senin (12/9/2022).
Terkait 7 tuntutan yang diajukan mahasiswa pada unjuk rasa tersebut, akan dibahas bersama anggota DPRD.
Ada pula tuntutan masyarakat yang disampaikan spesifik, menyorot ketersediaan dan penyaluran BBM bersubsidi di Malinau.
Baca juga: Mahasiswa Mendesak Pemkab Malinau Transparansi Data Penyaluran BBM Bersubsidi
"Untuk tuntutan adik-adik mahasiswa terkait penolakan naiknya harga BBM, ini ada mekanismenya karena keputusan nasional.
Sementara khusus distribusi BBM dan SPBU tadi akan kita bahas melalui RDP bersama OPD teknis," katanya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan anggota DPRD, Ketua-ketua Fraksi di DPRD turut menyetujui perlunya tata kelola yang layak dan transparan pada level pemerintah kabupaten.
(*)
Penulis: Mohamad Supri
