Mahasiswa Malinau Tolak Kenaikan BBM

Mahasiswa Mendesak Pemkab Malinau Transparansi Data Penyaluran BBM Bersubsidi

Mendesak Pemkab Malinau agar transparan dan melaporkan secara berkala kuota dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi dan menertibkan pengencer BBM.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Koordinator Aksi Demo Cipayung Plus di Malinau, Bhimby Fadhilla saat ditemui di Kantor DPRD Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (12/9/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Aksi Mahasiswa di Malinau yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus mendesak pemerintah kabupaten menuntaskan permasalahan BBM Bersubsidi di Malinau.

Dari 7 tuntutan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM atay Bahan Bakar Minyak sebagian diantaranya mengarah pada penataan distribusi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Koordinator Aksi, Bhimby Fadhilla meminta agar DPRD Malinau mendesak Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengusut akar permasalahan distribusi BBM Malinau.

Baca juga: BREAKING NEWS Mahasiswa dan Organisasi Pemuda Geruduk Kantor DPRD Malinau, Tolak Kenaikan Harga BBM

Utamanya BBM bersubsidi yang harusnya dinikmati kalangan masyarakat kecil.

"Dari 7 tuntutan yang kami sampaikan, ada beberapa poin yang mengarah pada pembenahan masalah BBM di Malinau. Kita punya 3 SPBU di Kota, di Pulau Betung, Malinau Kota dan Seberang, tapi tidak beroperasi optimal," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Malinau, Senin (12/9/2022).

Massa aksi turut mendesak Pemerintah Kabupaten Malinau agar transparan dan melaporkan secara berkala kuota dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi.

Baca juga: Mahasiswa Malinau Sampaikan 7 Tuntutan, Tolak Kenaikan Harga hingga Desak SPBU Buka Secara Rutin

Menertibkan pengecer yang harganya kini jauh meroket dari harga eceran tertinggi di pasaran sekitar wilayah ibu kota.

Termasuk realisasi program BBM satu harga di perbatasan RI-Malaysia yang dinilai belum terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Plus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (12/9/2022).
Demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Plus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (12/9/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

"Kami mendesak agar pemerintah juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Menertibkan harga jual eceran, danendesak supaya SPBU di Malinau beroperasi rutin," katanya.

Bhimby menegaskan mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut akan mengawal tuntutan agar segera terealisasi.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, DPW PKS Kaltara Dukung Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Kami Sangat Mendukung

Khususnya yang berkaitan dengan tata kelola dan pendiatribusian BBM bersubsidi di Malinau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved