Berita Kaltara Terkini

Raperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau Diajukan ke Dewan, Ketua DLH Kaltara Harap Rampung Tahun ini

Raperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau diajukan ke dewan, Ketua DLH Kaltara Hamsi harap rampung tahun ini: Mendukung keberlangsungan lingkungan hidup.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Daerah Poho, Desa Long Pelban, Kecamatan Peso yang menjadi destinasi Bupati Bulungan Syarwani dalam susur Sungai Kayan, Jumat (26/8/2022) sore.  

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara mengajukan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD Kaltara.

Nota pengantar lima Raperda itu dibacakan oleh Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang di Sidang Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (27/9/2022).

Dalam lima Raperda yang diajukan itu, terdapat Raperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Gubernur Zainal Paliwang mengatakan, Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau diajukan agar konsep pembangunan ekonomi di Kaltara mengutamakan prinsip keberlanjutan atau sustainability.

Baca juga: Hasil Pengungkapan Juli-September 2022, Polda Kaltara Musnahkan 3,47 Kg Sabu dan 6.642 Butir Ekstasi

Kepala DLH Kaltara, Hamsi
Kepala DLH Kaltara, Hamsi (TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI)

"Pertumbuhan ekonomi daerah harus didorong pertumbuhan ekonomi hijau," kata Zainal Paliwang.

"Ekonomi Hijau dilakukan untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan inklusif," ungkapnya.

Senada dengan Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hamsi, mengatakan, konsep ekonomi hijau diutamakan agar pembangunan di Kaltara dapat berkelanjutan sehingga menjamin aspek kelestarian lingkungan hidup maupun kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin berusaha pembangunan kita ke depan, dari hulu ke hilir dengan ekonomi hijau, jadi sustainability terjamin," kata Hamsi.

Tak hanya prinsip keberlanjutan, Hamsi bilang, Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau juga diajukan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam pemanfaatan skema perdagangan karbon atau carbon trade.

Diketahui dengan tutupan hutan tropis yang masih luas dan terjaga, Kaltara memiliki potensi mendapatkan manfaat dari skema perdagangan karbon.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara

"Lalu termasuk juga payung hukum terkait carbon trade. Jadi nanti ketertarikan terkait perdagangan karbon itu ada payung hukumnya," ungkapnya.

Dirinya berharap, DPRD Kaltara dapat segera membahas Raperda tersebut sehingga impelementasi tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau dapat segera diterapkan. "Kita harapkan di tahun ini (selesai) jadi diharapkan tahun depan sudah dapat dijalankan," ujar Hamsi.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved