Berita Malinau Terkini

Dikucurkan Rp 2 Miliar Tahun Ini, Program BSPS NAHP Sasar 100 Rumah Tidak Layak Huni di Malinau

Total anggaran BSPS NAHP di Malinau tahun ini yakni Rp 2 miliar. Diberikan kepada 100 penerima program rumah layak huni.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, Kawasan tempat perbelanjaan dan permukiman di Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (3/10/2022 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun 2022 menyasar 100 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Komponen Program NAHP (National Affordable Housing Program) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Malinau tahun 2022 ini di 4 desa.

Yakni di Desa Malinau Kota jumlahnya 40 unit Desa Malinau Hulu 15 unit, Desa Long Gafid 15 unit dan Desa Pulau Sapi 30 unit.

Baca juga: 100 Unit Program Rumah Layak Huni NAHP di Malinau Tahun Ini, Total Bantuan Rp 20 Juta Tiap Penerima

Fasilitator BSPS NAHP Wilayah Malinau, Samsir menjelaskan data rincian penerima program telah diberikan penyelenggara.

Fasilitator bertugas memverifikasi data penerima, meliputi kesesuaian letak hunian hingga legalitas kepemilikan tanah di mana rumah didirikan.

Baca juga: Pemkab Bulungan Lakukan Inventarisasi Lahan, Perumahan Korpri Bakal Dibangun Sekolah

"Data penerimanya sudah ada, jadi kami selaku fasilitator tinggal melakukan validasi sesuai persyaratan. Contohnya harus ada legalitas tanah bangunan, ini kita verifikasi di lapangan," ujarnya saat dihubungi TribunKaltara.com, Senin (3/10/2022).

Total anggaran BSPS NAHP di Malinau tahun ini yakni Rp 2 miliar. Diberikan kepada 100 penerima program rumah layak huni. Tiap penerima menerima bantuan Rp 20 juta.

Ilustrasi, Kawasan tempat perbelanjaan dan permukiman di Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (3/10/2022
Ilustrasi, Kawasan tempat perbelanjaan dan permukiman di Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (3/10/2022 (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Yakni Rp 2,5 juta untuk biaya jasa pertukangan selebihnya Rp 17,5 juta untuk material. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari toko material konstruksi setempat.

Dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Tugas fasilitator kata Samsir adalah mengawasi program terlaksana sesuai peruntukan.

Baca juga: Soal Lampu Penerangan Jalan Umum, Ini Kata Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bulungan

"Totalnya adalah Rp 20 juta. Rp 17,5 juta untuk materialnya sedangkan sisanya Rp 2,5 juta untuk biaya tukang. Materialnya ini bisa dibeli dari penyedia lokal, kita sebagai fasilitator tugasnya mengawasi berjalannya program," katanya.

Program BSPS NAHP tersebut saat ini tengah dalam tahapan validasi dan sebagian diantaranya dalam tahap pembangunan dan ditarget selesai Desember 2022 ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis : Mohammad Supri

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved