Opini

IKN Nusantara Nggak Bakal Sepi, tapi Ramai Nan Bersahaja (Tanggapan Atas Pernyataan Ridwan Kamil)

Dugaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang tepat, karena tentunya penduduk IKN bukan hanya PNS,tetapi juga non government population sudah ada.

Editor: Sumarsono
IST
Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan 

Oleh: Dr Isradi Zainal

Rektor Uniba, Sekjen Forum Rektor PII, Direktur Indeks Survei Indonesia (Insurin)

TRIBUNKALTARA.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di depan forum di President University, Jumat (21/10/2022) mengkritisi pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam pernyataannya, Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil, IKN Nusantara berpotensi sepi jika yang dipindahkan hanya PNS.

Menurut Kang Emil, IKN is a long term (project), sebuah PR besar. Karena gimana attract populasi pindah ke sana, it is a challenge.

“Jadi yang akan Bapak/Ibu lihat 10 tahun ke depan hanya populasi PNS saja, being a city, menjadi kota tidak bisa, harus ada non government populationnya".

Baca juga: Songsong IKN Nusantara, Pemuda Kaltim Bergerak Bersama

Pernyataan tersebut lalu diolah bahwa seakan-akan Kang Emil bilang IKN bakal sepi, padahal jika mendalami apa yang disampaikan Kang Emil bukanlah demikian.

Ada ada saja asumsi orang.

Meski demikian, apa yang disampaikan Kang Emil patut dijadikan perhatian atau concern.

Hanya saja dugaan Gubernur Jawa Barat ini kurang tepat, karena tentunya penduduk IKN bukan hanya PNS.

Tetapi juga non government population sudah ada disana sejak lama, malah saat ini kecendrungan warga masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di sana sangat besar.

Kalau saja tidak ada pembatasan ke pemilikan tanah, mungkin di sana sudah banyak masyarakat umum yang investasi.

Pernyataan Kang Emil jangan disalah artikan bahwa IKN akan sepi.

Luasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 6 UU IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare.
Luasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 6 UU IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare. (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO)

Hal ini karena Kang Emil menyatakan bahwa jika seandainya IKN hanya dihuni PNS, padahal kenyataannya tidaklah demikian.

PNS yang datang juga kan bukan sendiri tapi pastinya bersama keluarga yang non PNS.

Apalagi dulu Sepaku sudah menjadi bagian dari Kota Balikpapan dengan tergabung di Penajam (Balikpapan seberang).

Apa yang disampaikan Kang Emil ini bisa diartikan sebagai dorongan bagi semua pihak agar IKN Nusantara menjadi kota yang menarik bagi banyak pihak.

Baca juga: Pemerintah Pusat Fokus Bangun IKN Nusantara, Jangan Lupakan Daerah-daerah lain di Kaltim

Menurut Kang Emil, 10 tahun ke depan penduduk IKN Nusantara hanyalah PNS, maka kota itu akan sepi.

Tapi semua juga tahu bahwa so pasti 10 tahun ke depan bukan PNS saja.

10 Tahun ke depan itu sama dengan tahun 2032.

Jika melihat tahapan pembangunan IKN, maka 10 tahun ke depan adalah tahapan ke tiga pembangunan IKN Nusantara.

Seperti diketahui tahapan pembangunan IKN ada 5 tahap, yakni 2022-2024, 2025-2029, 2030-2035,2036-2040,2041-2045.

Jadi apa yang disampaikan Kang Emil bukan berarti bahwa IKN Nusantara akan sepi karena kenyataannya saat ini saja sudah ramai.

Kan Kang Emil cuma berandai andai.

Baca juga: Progres Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di IKN Nusantara

Menurut lampiran Peraturan Presiden No.63 tahun 2022 Bab VI, Penduduk IKN di tahun 2032 sebanyak lebih dari 1 juta jiwa, artinya melampau target sebagai sebuah Kota.

Apa yang disampaikan Perpres ini tentu saja bukan kajian ecek ecek atau pendapat sambil dufuk ngopi, tapi sudah dikaji oleh pakar di bidangnya.

Pada tahun 2024 saja jika Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian, Perumahan ASN, TNI dan Polri serta infrastruktur dasar lainnya sudah jadi, pastinya akan menarik orang orang mencari nasib di sana.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia timur, jika ada daya tarik dari suatu daerah atau wilayah maka tentu saja mereka akan tertarik dan akan datang tanpa diundang.

Ini lazim di setiap negara.

Selama ini Kaltim banyak yang lirik karena potensi kerja dan lapangan kerja terbuka luas, hanya saja selama ini terdzalimi karena tidak imbang dengan infrastruktur.

Padahal Kaltim sejak Indonesia merdeka sudah menyumbang sekitar Rp 500 triliun per tahun ke negara untuk membangun Indonesia.

Dengan demikian IKN Nusantara nggak bakal sepi, tapi bakal ramai nan bersahaja.

Syaratnya kita semua mesti bersinergi dan bahu membahu dalam membangun IKN Nusantara, bukan hanya mengkritisi tapi memberi solusi.

Selain itu konsep 'clean' atau 'bersih' mesti diterapkan dalam pembangunan IKN.

Clean atau bersih yang dimaksud adalah clean dalam merekrut pejabat di IKN Nusantara, clean wilayah, dan clean dalam perkataan dan perbuatan.

Jika ini dilakukan maka IKN Nusantara yang ramai dan bersahaja (bersih, aman, hijau, adil dan jaya) bisa terwujud. (*)

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News atau Google Berita

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

BERSAMA RAMADAN DI ERA DIGITAL

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved