Pemerintah Pusat Fokus Bangun IKN Nusantara, Jangan Lupakan Daerah-daerah lain di Kaltim

Catatan Aji Mirni Mawarni *)

TRIBUNKALTARA.COM - “GEGAP gempita” pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan Timur menjadi berita yang sambung-menyambung (running news) di hampir semua media nasional.

Jika kita mengetikkan “ IKN Nusantara ” di mesin pencarian, selalu muncul berita-berita terkini tentang topik tersebut.

Pasca pengesahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN - yang oleh banyak kalangan dianggap tergesa-gesa itu - berbagai langkah tindak lanjut ditempuh pemerintah.

Termasuk persiapan lelang sejumlah proyek infrastruktur dasar senilai lebih dari Rp 4,9 triliun yang dibiayai APBN.

Pemerintah hingga kini belum mendapatkan investor riil pasca mundurnya SoftBank. Juga belum ada realisasi investasi UEA, Arab Saudi, dan China yang diklaim pusat.

Baca juga: Ketahanan dan Kemandirian Pangan di IKN Nusantara dan Sekitarnya

Termasuk klaim bahwa UEA akan memasukkan USD20 miliar, setara Rp 299,5 triliun, di Indonesia Investment Authority.

Megaproyek IKN di Kalimantan Timur bakal menyedot dana setidaknya Rp 466 triliun, yang tahapan kompleksnya diproyeksikan selesai 2045.

Ini baru angka perkiraan awal, yang bisa saja membengkak. Kondisi ini sangat krusial. Harus dipastikan bahwa proyek IKN tidak membebani APBN.

Terlebih Indonesia membutuhkan banyak pendanaan untuk bangkit pasca pandemi.

Mungkin saja pada tahap awal kita menggunakan APBN untuk infrastruktur dasar.

Namun harus dipastikan skema pendanaan selanjutnya juga clear and clean.

Pastikan pula “investasi-investasi raksasa” yang diklaim bakal masuk tidak menyandera Indonesia.

Jangan sampai tendensi “ada udang di balik batu” membuat situasi RI terhimpit, terjepit, bahkan bangkrut karena utang yang membelit untuk membangun jantung negara bernama IKN Nusantara.