Begini Tanggapan 5 Fraksi DPRD Nunukan, Proyeksi PAD Tahun 2023 Naik Sebesar Rp1,4 Triliun

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Lima fraksi di DPRD Nunukan beri tanggapan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Nunukan tahun 2023 yang diproyeksikan naik menjadi Rp1,4 Triliun.

DPRD Nunukan menilai PAD Nunukan mengalami kenaikan sebesar Rp291.820.006.306 atau naik sebesar 24,43 persen. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp1,1 Triliun (sebelum perubahan).

Mengenai proyeksi kenaikan pendapatan daerah itu disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah dalam rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023, pada Selasa (01/11/2022).

Baca juga: Proyeksi PAD Nunukan 2023 Naik Jadi Rp1,4 Triliun, Wakil Bupati Hanafiah: Ada Kenaikan 24,43 Persen

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Nunukan, Nikmah mengatakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang sangat signifikan, pihaknya menyarankan agar target PAD Nunukan ditingkatkan dari segala sektor.

"Penggunaan anggaran tetap fokus untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, pembangunan infrastruktur khususnya yang punya kaitan dengan sektor pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan," kata Nikmah kepada TribunKaltara.com, Rabu (02/11/2022), pukul 08.30 Wita.

Ketua Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, DPRD Nunukan, Lewi mempertanyakan terkait PAD yang mengalami penurunan sebesar 15,88 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 (sebelum perubahan).

"Infrastruktur jalan, utamanya di daerah perbatasan dan pedalaman harapannya dibangun. Demikian juga pembangunan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di Kabupaten Nunukan," ucap Lewi.

Lewi mengatakan, sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.

Baca juga: 42 Pulau Kecil di Wilayah Kabupaten Berau akan Disertifikatkan, Jadi Aset Daerah untuk Menambah PAD

"Pemerintah daerah harus terus mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan BUMD. Tolong konsisten dengan RPJMD. Prioritaskan program yang memihak pada kebutuhan masyarakat," ujar Lewi.

Ketua Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, DPRD Nunukan, Siti Raudah Arsyad berharap dalam pengalokasian belanja daerah, mestinya terbagi secara proporsional di 21 kecamatan.

"Akomodir pokok-pokok pikiran anggota dewan, karena banyak wilayah yang belum bahkan tidak tersentuh oleh program pemerintah," tutur Siti Raudah Arsyad.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Gad menyampaikan proyeksi kenaikan APBD tahun anggaran 2023, bukanlah suatu yang menggembirakan, pasalnya pemerintah daerah masih mengandalkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

"Bahkan proyeksi PAD itu mengalami penurunan pada APBD tahun anggaran 2023. Sesuai nota pengantar keuangan RAPBD belum mencerminkan keprihatinan pihak eksekutif pengguna anggaran," ungkap Gad.

Gad menyebut kenaikan BBM bersubsidi sebabkan laju inflasi yang menyulitkan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan makro dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Pemerintah daerah alokasikan anggaran untuk mendorong tumbuhnya sentra ekonomi kecil atau UMKM," imbuhnya.

Baca juga: Rancangan APBD Bulungan 2023 Rp1,3 Triliun, Ini Kata Bupati Syarwani, Singgung PAD dan Transfer Naik