Berita Kaltara Terkini
APBD Kaltara 2023 Disahkan, Albertus Stefanus Harap Dividen PI 10 Persen Masuk di APBD Perubahan
APBD Kaltara 2023 disahkan, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus harap dividen PI 10 persen masuk di APBD Perubahan: Berharap ini bisa masuk.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - APBD Kaltara 2023 resmi disahkan. DPRD dan Pemprov Kaltara pada Rapat Paripurna Rabu (30/11/2022) sepakat APBD tahun depan naik menjadi Rp2,9 triliun.
Angka itu lebih besar dibandingkan APBD Kaltara 2022, kenaikan nominal APBD tahun depan didukung naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bertambahnya nilai dana transfer ke daerah.
Meski APBD kini telah mengalami peningkatan, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus berharap di APBD Perubahan 2023 nanti nominal APBD semakin bertambah.
Alasannya pendapatan daerah bisa ditingkatkan lewat penerimaan participant interest (PI) 10 persen dari salah satu Wilayah Kerja (WK) Migas yang dikelola oleh PT MKJ.
Baca juga: UMK Malinau 2023 Sebesar Rp 3.494.498,55, Masih Menunggu Ketetapan Gubernur Kaltara
"Kita tetap mendorong di Biro Perekonomian dan PT MKJ terkait kapan bisa dieksekusi," kata Albertus Stefanus Marianus.
Politisi PDIP ini mengatakan PI 10 persen awalnya direncanakan masuk sebagai pendapatan dalam Rancangan APBD Kaltara 2023.
Namun karena belum rampungnya berbagai persyaratan dan dokumen akhirnya rencana memasukan PI 10 persen ke dalam PAD Kaltara urung terlaksana.
"Awalnya kita berharap ini bisa masuk di pendapatan tapi tertunda," kata dia.
"Jadi ke depan kita harapkan dari PT MKJ ini bisa segera bergerak," harapnya.
Sependapat dengan Albertus, Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto mengatakan BUMD Kaltara harus dapat menghasilkan pendapatan ke kas daerah.
Baca juga: Anggaran Belanja Biaya Tidak Terduga Turun di APBD Kaltara 2023, Begini Penjelasan BKAD
Menurut Denny, Pemprov Kaltara konsisten mendukung penyertaan modal ke BUMD, karena itu sudah seharusnya BUMD memberikan kontribusi positif bagi daerah yakni dengan menambah PAD.
"Untuk PI 10 persen memang kita berharap itu bisa jadi PAD," kata Denny Harianto.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa masuk, target kita bisa masuk di (APBD) Perubahan, agar nanti bisa menambah daya ungkit anggaran kita," harapnya.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi