Bupati KTT Ibrahim Ali Kecewa tak Semua Kades Hadiri Launching Aplikasi Siskeudes Berbasis Online

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Bupati Kabupaten Tana Tidung, Ibrahim Ali sampaikan kekecewaannya saat menyampaikan sambutan dalam acara Launching Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes berbasis online hari ini, Kamis (1/12/2022).

Kekecewaannya ini dipicu oleh tak hadirnya beberapa Kepala Desa di Tana Tidung dalam kegiatan tersebut tanpa keterangan.

Bahkan, dirinya sempat mengabsensi nama-nama kepala desa yang hadir pada launching tersebut.

Padahal menurutnya, aplikasi Siskeudes berbasis online ini sangat penting dipahami oleh pemerintah desa.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Dishub Tana Tidung Belum Lakukan Pemadatan Jadwal Layanan Feri di KTT

"Saya agak kecewa ini, soal Siskuedes ini kita bicara tentang aplikasi untuk kepala desa, agar paham. Tapi kepala desa yang hadir hanya beberapa saja," ujar Ibrahim Ali saat sampaikan sambutannya.

Dia meyampaikan, ketidak kompakan para kepala desa ini tak lepas dari peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinsos PMD.

Orang nomor satu di Tana Tidung itu sampaikan, hal ini akan menjadi bahan evaluasi nantinya.

"Ini saya lihat (Dinsos) PMD ini tidak bisa sama sekali mengawal dan mengontrol kepala desa. Sehingga para kepala desa ini, saya lihat jadi semau-maunya saja," tandasnya.

Lebih lanjut dia sampaikan, terkait pengelolaan keuangan, pemerintah desa harus melakukannya dengan baik, dan melaporkannya ke aplikasi Siskeudes itu.

Melalui aplikasi tersebut, Inspektorat, masing-masing camat dan Dinsos PMD akan mengontrol laporan keuangan desa.

"Jadi saya minta, kepala desa ini harus fokus dalam pengelolaan anggarannya. Dan harus dipahami bagaimana pengelolaan keuangan, ndak boleh ditutup-tutupi," pesannya.

Dia tegaskan, tak akan segan-segan memblokir alokasi dana desa atau ADD bagi desa yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: Lima Puskesmas di Tana Tidung Dapat Alat USG dan Tabung Oksigen, Program KTT Sehat

"Kalau kita blokir, tidak jalan kegiatan di desa dan akan menjadi Silpa. Ini yang saya bilang, kalau di desa tidak punya program, tidak jelas, dan tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintah, maka ke depan akan begitu," pungkasnya.

Penulis: Risna