Paripurna DPRD Nunukan Setujui Raperda APBD Tahun 2023 Rp1,4 Triliun, Dewan Beri 7 Catatan ke Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Raperda APBD Nunukan tahun 2023 telah disetujui sebesar Rp1,4 Triliun tepatnya Rp1.486.431.829.763, dalam rapat Paripurna pada 28 November 2022.

Dalam postur APBD Kabupaten Nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp291.820.006.306 atau naik 24,43 persen.

Bila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp1,1 Triliun (sebelum perubahan).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan meski Raperda APBD tahun 2023 telah disetujui, namun ada beberapa catatan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Update Kasus Korupsi Saluran Air Mansalong Nunukan, Ini Penjelasan Dirreskrimsus Polda Kaltara

"Setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama rancangan APBD tahun anggaran 2023, kami perlu memberikan saran dan masukan kepada jajaran pemerintah daerah," kata Andre Pratama kepada TribunKaltara.com, Selasa (06/12/2022), pukul 15.00 Wita.

Andre menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah diantaranya pembangunan sarana dan prasarana khususnya pendidikan, harus memperhatikan azas pemerataan di 21 kecamatan.

Selain itu juga, dalam rangka penyusunan updating data kependudukan dan catatan sipil, agar dapat mengakomodir anggaran pengadaan alat perekaman elektronik setiap kecamatan.

"Biar pendekatan pelayanan publik pada Disdukcapil dapat berjalan secara efektif dan efisien," ucapnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan agar memperhatikan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, maupun Puskesmas pembantu, utamanya kawasan pedalaman.

Baca juga: Catat 7 Jadwal Speedboat Kaltara Rute Nunukan-Tarakan Hari Ini, Selasa 6 Desember 2022

"Selama ini masyarakat selalu mengeluh karena sering kehabisan obat-obatan di Puskesmas," ujar Andre.

Berkaitan dengan tahun 2023 memasuki momentum tahapan Pemilu 2024, DPRD Nunukan berharap pemerintah daerah mempersiapkan anggaran yang lebih maksimal.

Utamanya kepada pihak keamanan dalam kepanitiaan Pemilu 2024.

Tatkala pentingnya, Andre menuturkan bahwa target PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2023 perlu dikoreksi ulang dari nilai yang sudah disetujui.

Hal itu kata dia perlu dilakukan untuk mendorong OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, dapat memaksimalkan penarikan sumber-sumber pendapatan yang ada.