Opini
Isu Kelangkaan Pangan Jadi Perhatian Khusus Deklarasi G20 di Bali
Memang hidup, tidak untuk makan. Tetapi, tak bisa hidup jika tidak makan. Tidaklah berlebihan jika para pemimpin negara G20 memberi perhatian khusus.
Meskipun G20 adalah organisasi informal, namun keputusannya sangat strategis dan penting.
Jika permasalahan di negara anggota G20 terurai, maka sebagian besar permasalahan dunia juga terselesaikan.
Merespon permasalahan pangan, para pemimpin negara G20 menyetujui bahwa akan, mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kelaparan dan malnutrisi.
Baca juga: Evaluasi dan Monitoring Ketahanan Pangan, Irjen Kementan Beber Bantuan Bernilai Miliaran ke Kaltara
Kemudian mempercepat transformasi menuju sistem pertanian dan rantai pasok yang berkelanjutan dan tangguh.
Selanjutnya akan diikuti oleh, “tindakan koordinasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan termasuk lonjakan harga dan kekurangan pangan dan pupuk secara global”.
Artinya semua bersepakat untuk melakukan upaya meminimalisir potensi kelaparan yang diikuti oleh aktifitas jangka pendek, menengah dan panjang.
Tindakan jangka pendek adalah mengendalikan harga pangan.
Jangka menengah kecukupan pangan melalui peningakatan produksi dan produktifitas. Sementara jangka panjang melakukan transformasi pertanian yang berkelanjutan.,
Selanjutnya, upaya meningkatkan produktivitas pertanian dalam konteks Indonesia akan di realisasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Baik Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Kemudian kita juga mahfum bahwa, program kerja setiap pemerintah Pusat dan Daerah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM).
RPJMN untuk nasional dan RPJMD untuk daerah. Dokumen itu diterjemahkan dari visi, misi calon pemimpin saat even kontestasi.
Artinya ada potensi ketidakserasiaan dalam hal visi, misi dan aksi dalam ketahanan pangan.
Meskipun demikian, harus dipahami oleh semua pihak bahwa, issu pangan adalah issu yang sifatnya penting dan mendesak.
Urgent. Tidak bisa tidak ada, apapun alasannya “harus ada”. Berkaitan dengan itu maka, tetap dituntut kesatuan aksi semua pihak.
Keberpihakan pemerintah pada semua tingkatan akan dilihat dalam kebijakan dan alokasi anggarannya dalam APBN dan APBD.
Baca juga: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Klaim Ternak di Kaltara Masih Bebas Penyakit Mulut dan Kuku