Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Menganggukkan Kepala: Clue-nya? Ya Udah

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas, tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Wacana reshuffle makin mencuat setelah Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Ulasan Pengamat Soal Reshuffle Kabinet, Sebut Menteri Jokowi Ini Berpeluang Diganti, Siapa Dia?

Dua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya. Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali merespons santai kabar reshuffle tersebut. Ali mengatakan ketika menteri dari Partai Nasdem dicopot dari Kabinet Indonesia Maju mungkin kinerjanya tidak cakap dalam membantu Presiden Jokowi.

"Kalau kemudian ( menteri ) Nasdem direshuffle oleh pemerintah, saya menganggap mungkin kader Nasdem dianggap tidak cakap membantu Jokowi," kata Ali.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ucap dia.

Terkait peluang kader partainya bakal dicopot dari kabinet, Ali lagi-lagi menuturkan bahwa Nasdem tak bermasalah karena urusan reshuffle adalah hak Jokowi.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Mencuat, Eks Panglima TNI Dipanggil Jokowi, Prabowo Masuk via Pintu Istimewa

"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," ungkapnya.

Ia juga memastikan Nasdem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.