BMKG Pasang Sensor Cuaca Canggih di IKN Nusantara, Deteksi Angin, Curah Hujan hingga Suhu Udara

TRIBUNKALTARA.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) Kalimantan Timur memasang peralatan sensor cuaca canggih Automatic Weather Station di kawasan IKN Nusantara .

Alat Automatic Weather Station atau AWS berfungs mendeteksi empat sensor di antaranya sensor angin, suhu, kelembaban, hingga curah hujan.

Alat berupa menara tersebut dipasang tepat di kawasan Titik Nol IKN Nusantara dengan dikelilingi pagar besi untuk mengamankannya.

Koordinator BMKG Kalimantan Timur, Erika Mardiyanti mengatakan, pemasangan alat tersebut sebagai bentuk dukungan BMKG dalam perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara .  

"Sebagai peran BMKG dalam mendukung perkembangan IKN Nusantara yang sesuai dengan tupoksinya.

Kita harus memberikan dukungan penuh terutama  peralatan-peralatan. Karena memang di titik IKN Nusantarabelum ada peralatan pendukung. Untuk itu, kita memasang AWS ini," jelasnya.

Baca juga: Kabar Terkini Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Ekskavator Mulai Ratakan Lahan Istana Presiden

Menggandeng Pemerintah Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemasangan menara AWS dengan radius 110 km tersebut berjalan tanpa halangan.

"Karena dalam memasang alat ini kita ada standarnya, yaitu jangan sampai ada penghalang. Kami pasang aja masih ada pohon-pohonnya.

Alhamdulillah dengan beberapa pihak, tanaman pohon yang tinggi di sekitar alat tersebut ditebang," kata Erika.

Lebih lanjut, ia membeberkan, wilayah Sepaku yang menjadi kawasan IKN masuk dalam wilayah yang cenderung basah.  

Wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 SAMS Sepinggan Balikpapan menyebutkan, alat tersebut perlu untuk mendeteksi cuaca di wilayah IKN secara lebih detail.

"Sementara ini kan, kita hanya melihat di sekitarnya. Pengamatan curah hujan di daerah sepaku kita sudah ada.

Di IKN Nusantara sendiri kita gak punya. Jadi itu (AWS) yang kita perlukan," pungkasnya.

Persoalan Lahan di IKN Jadi Atensi Polres PPU

Polres Penajam Paser Utara ( PPU ) melakukan berbagai upaya pengamanan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara pada 2023 ini.

Upaya itu agar pembangunan di IKN tidak mengalami kendala, dan bisa selesai sesuai target yang ditentukan.

Hal itu seperti disampaikan Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan, kepada TribunKaltim.co, Minggu (1/1/2023).

Baca juga: Menyongsong Pembangunan IKN Nusantara, Universitas Terbuka Samarinda Siapkan Kampus Baru

Ia menyebut bahwa selama 2022 kemarin, Polres PPU gencar melakukan berbagai upaya pengamanan. Salah satunya dengan menggelar patroli pengamanan .

Beberapa konflik yang sempat terjadi dan berhasil ditangani yakni menyangkut ganti rugi lahan, hingga pencurian komponen alat berat milik pekerja proyek IKN Nusantara .

"Untuk yang kemarin terjadi pencurian di wilayah KIPP, itu memang kita kesulitan karena adanya keenggenanan dari pihak pelaksana dalam membentengi dirinya sendiri," ungkapnya.

Hendrik menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan unsur forkopimda dan pemerintah daerah, telah berkoordinasi dengan Otorita IKN, terkait pengamanan di wilayah IKN Nusantara, khususnya KIPP.

Mereka meminta agar Otorita IKN membentuk sistem holistik, yang bisa mengontrol para pekerja.

"Pak Bupati PPU juga sudah menyampaikan ke otoritas agar bisa mengontrol semua pekerja," lanjutnya.

Sementara pada 2023 ini, Polres PPU akan melakukan terobosan baru dalam pengamanan.

Pada 2023, pengamanan juga akan difokuskan pada permasalahan lahan, bekerjasama dengan Kejaksaan dan TNI.

Saat ini Polres PPU mulai mengidentifikasi konflik tentang lahan yang memungkinkan terjadi. Baik antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan badan hukum, maupun antara badan hukum dan badan hukum lainnya.

Baca juga: Diskusi IKN: Pembangunan Bergeser, Perlu Antisipasi Dampak Ekologi dari Pembangunan IKN Nusantara

"Akan ada terobosan di 2023, kita sekarang mencoba melakukan identifikasi permasalahan yang menyangkut tanah," terangnya.

Kata dia, pihaknya juga memberikan atensi terhadap penerbitan Sertifkat Hak Milik (SHM) oleh warga, apalagi ditengah program PTSL yang sedang berjalan saat ini.

"Banyak sekali program PTSL yang di seliwengkan karena PTSL itu memiliki kelembagaan sendiri tidak seperti pengurusan SHM biasa," pungkasnya. (tribun kaltim)